DPR Dapat Rp702 Juta Buat Libur, Ternyata Ini yang Bikin Mereka Rela Tunjangan Rumah Dihapus!

Publik dibuat gusar dengan keputusan kenaikan dana reses anggota DPR RI menjadi Rp702 juta. Lonjakan anggaran ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut situasi ini bagaikan "prank massal" terhadap rakyat Indonesia. Menurutnya, masyarakat sebelumnya dihebohkan dengan penghapusan tunjangan perumahan, namun diam-diam muncul tunjangan lain yang nilainya jauh lebih besar.

Dana Reses DPR Melonjak Drastis, Transparansi Dipertanyakan

Lucius mengungkapkan kekhawatirannya mengenai minimnya transparansi dalam laporan penggunaan dana reses. Ia menilai kegiatan reses selama ini seringkali hanya sekadar formalitas administratif belaka.

"Mekanisme pertanggungjawaban dana reses sengaja dibuat longgar agar mudah dimanipulasi. Sangat jelas terlihat bahwa reses dimanfaatkan untuk menambah pundi-pundi pribadi," tegas Lucius.

Efektivitas Reses Diragukan

Lebih lanjut, Lucius meragukan efektivitas kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ia mempertanyakan apakah benar-benar ada aspirasi rakyat yang sungguh-sungguh diperjuangkan setelah reses berakhir.