"Anehnya, Polri tidak melakukan tindakan hukum penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," katanya leewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 28 September 2025.
Kasus ini pun menjadi sorotan karena menyangkut tanggung jawab negara dalam menyediakan makanan sehat, aman, dan bergizi bagi masyarakat.
"Tapi ketika ada keracunan saat hajatan, Polri gercep periksa yang punya gawe dan katering," sentilnya.
Kritik Alvin tersebut mencerminkan keresahan banyak pihak. Publik bertanya-tanya mengapa perlakuan hukum bisa berbeda, padahal kasus keracunan massal MBG skalanya jauh lebih besar dan menyangkut keselamatan ribuan orang.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Benny Harman Tolak Pilkada Lewat DPRD: Hak Rakyat Harga Mati
Peneliti Indonesia Soroti Vonis Najib: Kejahatan Jokowi Jauh Lebih Besar
Pratikno Bertamu ke Solo, Pertemuan Tertutup dengan Jokowi Picu Spekulasi
Pengamat Kritik Pemberantasan Korupsi: Hanya Semboyan Politik, Bukan Penegakan Hukum