Ia menduga kelemahan dalam proses verifikasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama persoalan ini.
Untuk itu, Didik mendorong dilakukannya reformasi sistemik dalam penyaluran bansos, termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca-penyaluran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time.
Ia juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bansos, dari tahap seleksi hingga distribusi dana.
“Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan thd penyimpangan. Mengindikasikan adanya potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos,” ujar Didik.
Didik menegaskan kolaborasi lintas instansi dan transparansi menjadi kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Direktur Djarum Dilarang Keluar Negeri, Terkait Dugaan Penggelapan Pajak
Purbaya Gebrak Meja: Thrifting Ilegal Tak Bisa Ditebus Pajak
Denny Indrayana Soroti Sikap Jokowi yang Ogah Pamer Ijazah Asli
Ray Rangkuti Soroti Kekuatan Politik di Balik Penetapan Tersangka Kasus Ijazah Jokowi