DPR: Problem Haji 2025 Bukan Murni Salah Pemerintah

- Selasa, 24 Juni 2025 | 06:35 WIB
DPR: Problem Haji 2025 Bukan Murni Salah Pemerintah


Namun demikian, Maman tidak menampik bahwa masih ada kelemahan dari pihak Indonesia, terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, dan diplomasi. Ia mencontohkan kasus seorang ibu yang terpisah dari anaknya saat di Tanah Suci, yang kemudian viral di media sosial.


"Kelemahan kita hanya satu, soal komunikasi. Lemahnya komunikasi, lalu juga koordinasi, dan juga lobi-lobi, ini mengakibatkan kasus misalnya, ada seorang ibu terpisah dengan anaknya, itu padahal sudah diupayakan bersatu, tiba-tiba tidak ada. Keterangan itu ke publik yang ada di TikTok saja, tiba-tiba rame," ujarnya.


Bagi Maman, situasi ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar lebih siap dalam menghadapi perubahan sistem penyelenggaraan haji yang terus berkembang. 


Ia menekankan pentingnya menyesuaikan diri dengan standar dan harapan Pemerintah Arab Saudi, termasuk soal istitha'ah (kemampuan jemaah), terutama dari aspek kesehatan, dikarenakan banyaknya jemaah haji yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah.


"Salah satunya adalah kritik, kenapa banyak yang meninggal dunia di pesawat, termasuk juga waktu mau berangkat. Apakah ada istitha'ah, pemeriksaan kesehatan dulu, dan sebagainya. Kita minta langsung Badan Haji untuk istitha'ah dalam kesehatan ini menjadi bagian penting," tegasnya.


Untuk itu, Maman mengatakan rencana pelatihan petugas haji akan berlangsung lebih ketat dan profesional. Ia menyebut bahwa ke depan, petugas yang bekerja juga harus menjalani pelatihan selama tiga bulan dan wajib mengantongi sertifikat kelayakan.


"Petugas-petugas juga akan dilatih selama tiga bulan. Badan Haji akan melatih itu, tidak ujuk-ujuk, tapi akan 3 bulan, lalu mereka akan diuji, apakah layak mendapatkan sertifikat atau tidak. Jadi petugas yang bekerja itu adalah orang yang mendapatkan sertifikat," pungkasnya.


Sumber: RMOL 

Halaman:

Komentar