Golkar Desak Kajian Mendalam Sebelum WFH untuk Hemat BBM Diterapkan

Gelombang konflik di Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran. Salah satu yang jadi sorotan adalah dampaknya pada pasokan dan harga BBM. Nah, menanggapi wacana pemerintah tentang work from home (WFH) sebagai langkah penghematan, Partai Golkar angkat bicara. Mereka menginginkan kajian yang lebih dalam sebelum kebijakan semacam itu benar-benar diterapkan.

Menurut Ahmad Irawan, Kapoksi Golkar di Komisi II DPR RI, wacana ini tak bisa dijalankan begitu saja. "Harus dikaji secara menyeluruh dulu," tegasnya saat dihubungi Selasa lalu. Baginya, langkah penghematan memang penting, tapi yang lebih krusial adalah menjaga stok energi dan menahan laju inflasi. "Itu yang paling utama," imbuhnya.

Kalau pun akhirnya WFH dijalankan, Irawan punya usulan. Menurut data, konsumsi BBM nasional sekitar 30% disumbang oleh wilayah megapolitan Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Oleh karena itu, kebijakan ini mungkin hanya perlu diterapkan di tiga provinsi itu saja. "Daerah lain? Mungkin tidak harus," ujarnya.

Dia menekankan, dampak ekonomi dari kebijakan semacam ini harus benar-benar dihitung. Jangan sampai niat baik malah menimbulkan masalah baru di sektor lain.

Di sisi lain, Irawan melihat WFH sebaiknya diposisikan sebagai respons darurat. Artinya, sifatnya sementara. "Secara psikologis, rakyat dan pelaku usaha perlu dapat penjelasan yang jelas. Apa tujuannya, sampai kapan, langkah-langkahnya seperti apa," paparnya. Pemetaan yang matang dari pemerintah, menurutnya, adalah kunci sebelum memutuskan sesuatu.

Wacana ini sendiri muncul setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sidang kabinet paripurna Jumat lalu, Prabowo menyoroti langkah-langkah adaptif beberapa negara, termasuk Pakistan, dalam menghadapi gejolak di kawasan Asia Barat.

"Mereka menganggap situasinya sudah kritis," kata Prabowo.
"Lalu mengambil langkah-langkah darurat. Mirip seperti saat kita menghadapi COVID dulu."

Prabowo menjelaskan, Pakistan menerapkan WFH untuk 50% pegawai, baik di pemerintahan maupun swasta. Hari kerja mereka pun dipangkas menjadi empat hari dalam seminggu. Bahkan, gaji menteri dan anggota parlemen dipotong untuk dialihkan guna membantu masyarakat yang paling terdampak.

Dari situ, terlihat ada dua hal yang berjalan: wacana penghematan energi dan contoh nyata dari negara lain. Pertanyaannya sekarang, apakah skema serupa cocok diterapkan di sini? Golkar tampaknya ingin pemerintah tidak terburu-buru. Kajian mendalam dan pemetaan yang cermat, itulah yang mereka desak.