Empat Menteri Diprediksi Kena Reshuffle, Termasuk Dua Budi Yang Dinilai Picu Kegaduhan!

MURIANETWORK.COM - Isu perombakan kabinet kembali mencuat menjelang periode transisi pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan tajam kini mengarah pada sejumlah menteri yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pemerintahan ke depan, bahkan dinilai kerap menimbulkan polemik di publik.

Di tengah tensi politik yang mulai menghangat, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyampaikan prediksi bahwa setidaknya ada empat menteri yang berpotensi kuat untuk diganti.

Nama-nama ini dinilai tidak hanya bermasalah dalam hal kinerja, tapi juga rentan terhadap isu kontroversial.

Salah satu sosok yang jadi sorotan utama adalah Budi Arie Setiadi.

Menurut Dedi, Menteri Koperasi dan UKM tersebut tak hanya disorot karena dugaan keterkaitan dalam kasus judi online, tapi juga karena kiprahnya yang dinilai lebih banyak menimbulkan kegaduhan ketimbang prestasi.

“Figur seperti Budi Arie sudah saatnya diganti, karena publik melihat kapasitasnya tenggelam dalam kontroversi,” ungkap Dedi saat dihubungi.

Nama berikutnya yang disebut adalah Raja Juli Antoni, Wakil Menteri ATR/BPN, serta Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai jabatannya tumpang tindih dengan kementerian lain.

Dedi menilai bahwa keberadaan Kementerian HAM yang dipimpin Pigai tidak relevan, karena isu-isu hak asasi manusia semestinya cukup ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Dedi juga menggarisbawahi bahwa tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo kemungkinan besar sulit digeser.

Menurutnya, ada faktor kekuasaan lama yang masih punya pengaruh dalam peta politik saat ini, termasuk dalam penyusunan kabinet Prabowo.

“Selama tidak ada penetapan tersangka terhadap Budi Arie, kemungkinan besar ia masih bertahan,” tambah Dedi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyampaikan pandangan yang sejalan namun lebih tegas.

Menurutnya, kegaduhan yang ditimbulkan oleh beberapa menteri termasuk Budi Arie bukan hanya melelahkan publik, tetapi juga bertentangan dengan arah kerja Presiden Prabowo yang menginginkan ketenangan dan fokus pada pembangunan.

Iwan juga menyebut nama Menkes Budi Gunadi Sadikin sebagai sosok yang berpotensi digeser.

Ia menilai, berbagai pernyataan dan kebijakan Menkes sering kali tidak sejalan dengan visi Presiden, dan justru kerap memantik kontroversi baru di masyarakat.

“Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden, dan saya yakin nama-nama yang akan diganti sudah ada dalam catatan beliau,” tegas Iwan.

Isu reshuffle semakin menguat setelah pertemuan antara Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Dalam unggahan resminya, Dasco menyampaikan apresiasi atas wejangan Megawati dalam menyambut pemerintahan baru Prabowo Subianto.

Pertemuan itu dinilai sebagai sinyal penting dalam konsolidasi kekuasaan dan mungkin menjadi pintu masuk bagi proses perombakan kabinet.

Pasalnya, Megawati selama ini dikenal memiliki peran strategis dalam menyusun arah koalisi serta mendukung keberlanjutan stabilitas politik nasional.

Dengan isu reshuffle yang makin mengemuka, publik kini menanti langkah Presiden Prabowo dalam menentukan wajah kabinetnya.

Apakah loyalis lama akan tetap dipertahankan, atau justru digantikan oleh sosok-sosok baru yang lebih senapas dengan arah kepemimpinan baru?

Yang pasti, kabar ini menjadi sorotan publik karena reshuffle tidak hanya menyangkut performa, tapi juga relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang terus bergerak dinamis.

Sumber: HukamaNews