MURIANETWORK.COM -Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang sempat menjadi perdebatan di masyarakat sejak pertama kali diumumkan, dinilai melanggar konstitusi dan hukum karena akan menyengsarakan rakyat melalui pembayaran bunga utang yang terus membengkak di kemudian hari.
Anggapan itu disampaikan Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan, dalam diskusi bertema 'Diskusi Publik : Evaluasi & Masa Depan Penegakan Hukum Serta Demokrasi di Indonesia' yang dikutip redaksi pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurutnya, proyek KCJB memiliki banyak pelanggaran.
Trayek awal sebenarnya direncanakan untuk Jakarta-Surabaya, tetapi tiba-tiba berubah menjadi Jakarta-Bandung dengan proses tender yang tidak transparansi dan bunga yang besar.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir