"Kalau permintaan maaf sebagai pemimpin negara, itu mekanismenya berbeda, itu nanti melalui Sidang Umum MPR tanggal 16 atau 18 Agustus 2024," Jelasnya.
Sementara itu menurut pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), permintaan maaf Presiden Jokowi ini dinilai sebagai permintaan maaf yang terlambat.
Pasalnya, sudah terlalu banyak kerusakan yang dialami Indonesia dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kami tidak ingin terlalu menghiraukan atau menganggap serius karena semuanya sudah cukup terlambat," ujar Juru Bicara PDIP Chico Hakim dalam keterangannya pada Jumat 2 Agustus 2024.
Sumber: disway
Artikel Terkait
Jokowi Pilih Forum Global di Singapura Saat Gugatan Ijazah Menggantung di PN Surakarta
Jimly Asshiddiqie Beberkan Praktik Ijazah Palsu yang Masih Jadi Penyakit Kronis Politik Indonesia
UGM Dinilai Gagal Tunjukkan Arsip Legalitas Ijazah Jokowi
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi