"Tetapi, Menteri Komunikasi dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kominfo, seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp756.704.000," kata dia.
Terhadap persoalan itu, CBA pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki 16 proyek untuk membangun PDN di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidiki ini adalah dengan memanggil atau memeriksa Menteri Munie," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah layanan publik sempat mengalami kendala pada Kamis, 20 Juni 2024 akibat gangguan di PDN Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa PDNS 2 mengalami serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher, sebuah varian baru dari ransomware Lockbit 3.0.
Saat sedang menjadi sorotan peretasan PDN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, Kominfo sudah membelanjakan Rp700 miliar untuk pemeliharaan PDN. Anggaran itu digunakan Kominfo pada periode Januari sampai Mei 2024.
"Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan, ini dari mulai pemeliharaan operasional BTS untuk 4G (Rp1,6 triliun) dan data center nasional Rp700 miliar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).
Sumber: akurat
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir