"Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa sehingga Bawaslu juga tahu kalau money politics batas ini harus disemprit, sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus, yang akan pemenang ke depan adalah para saudagar," ucap Hugua.
Lebih lanjut, Hugua mengatakan bahwa kontestasi dengan politik uang tersebut sangat berdampak negatif, terutama terhadap orang yang tidak punya modal.
"Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum Rp 20.000 atau Rp 50.000 atau Rp 1.000.000 atau Rp 5.000.000," pungkas Hugua.
Sumber: Jawapos
Artikel Terkait
Kajian Online Akhirnya Minta Maaf ke SBY dan Demokrat
Kanal YouTube Kajian Online Minta Maaf ke SBY, Konten Bermasalah Diturunkan
Partai Buruh Tolak Keras: Pilkada Langsung Harga Mati, Jangan Korbankan Reformasi
Wacana Koalisi Permanen Golkar Dikritik: Merekalah yang Selama Ini Membuat Koalisi Rapuh