Inovasi Tanpa Dampak: Ketika Gengsi Teknologi Mengalahkan Solusi Nyata

Inovasi. Kata itu terus bergema dalam pidato dan dokumen strategis pemerintah. Dari Making Indonesia 4.0 hingga beragam cetak biru ekonomi digital, semuanya seolah disatukan oleh mantra yang sama: kita harus berinovasi. Tapi coba tengok ke lapangan. Banyak program yang terlihat mentereng di atas kertas ternyata sulit dirasakan manfaatnya oleh warga biasa atau pelaku usaha kecil. Menurut saya sebagai seorang analis kebijakan, inovasi yang cuma seremonial tak lebih dari retorika kosong. Tanpa eksekusi yang kuat, ia akan tetap elitis dan terpusat, jauh dari urusan sehari-hari masyarakat.

Memang, Indonesia sedang di persimpangan. Bonus demografi sudah di depan mata, ekonomi digital tumbuh pesat, dan persaingan global makin ketat. Tapi, apakah kita benar-benar siap? Data Indeks Inovasi Global 2024 menempatkan kita di peringkat 87, kalah jauh dari tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Ini bukan cuma soal kurangnya dana riset. Masalahnya lebih mendasar: bagaimana kebijakan inovasi itu dirancang dan dijalankan, lalu dampaknya diukur untuk apa.

Optimisme buta tanpa kemampuan implementasi itu ibarat berlayar tanpa kompas. Bisa cepat, tapi tersesat. Kritik utamanya di sini: inovasi jangan sampai cuma jadi alat legitimasi para teknokrat di Jakarta. Ia harus nyambung dengan persoalan riil di daerah-daerah.

Antara Gengsi dan Hasil Nyata

Tak jarang, label 'inovasi' dipakai untuk menarik perhatian media dan investor. Tapi kita jarang bertanya: apakah ini benar-benar dibutuhkan? Ambil contoh program smart city. Seringkali suksesnya diukur dari banyaknya sensor IoT atau kamera canggih yang terpasang. Padahal, yang lebih penting adalah apakah warga sekitar punya akses dan kemampuan untuk memakai semua teknologi itu.

Seharusnya, inovasi berangkat dari masalah yang konkret. Kalau di desa orang masih kesulitan dapat layanan kesehatan dasar atau akses pasar untuk hasil tani, lalu untuk apa tumpukan gadget canggih di balai kota? Transformasi yang cuma di permukaan malah akan memperlebar jurang, bukannya menyatukan.

Struktur pendanaan juga bermasalah. Dana riset dan pengembangan masih banyak mengalir ke kampus besar dan korporasi raksasa. Sementara startup atau lembaga riset kecil di daerah kerap kesulitan dapat suntikan modal. Jadilah ekosistem yang timpang. Inovasi pun jadi milik segelintir elite yang fasih bicara teknologi, tapi tak menyentuh realita mayoritas rakyat.

Merancang Inovasi yang Berarti: Tiga Pilar Kunci

Lalu, seperti apa inovasi yang bermakna? Ia harus bisa memecahkan masalah, bukan sekadar menciptakan hal baru. Untuk itu, setidaknya ada tiga prinsip yang wajib diperhatikan: konektivitas, kapasitas, dan konteks lokal.

Pertama, konektivitas. Transformasi digital tanpa infrastruktur yang merata hanyalah janji. Data Kominfo 2025 bilang penetrasi internet sudah capai 79%, tapi kualitas akses di wilayah 3T masih jauh dari memadai. Tanpa koneksi yang stabil dan merata, inovasi digital cuma akan menguntungkan mereka yang sudah terhubung, sementara yang lain makin tertinggal.

Kedua, kapasitas. Inovasi butuh SDM yang mumpuni. Faktanya, banyak tenaga kerja kita belum punya keterampilan digital dasar. Ini bukan cuma soal pelatihan kilat. Ini tentang pendidikan berkelanjutan dan program literasi yang menjangkau semua lapisan, bukan cuma mereka yang di kota besar.