Razak menyebut beberapa hal. Mulai dari kontroversi investasi GOTO, proyek fiktif senilai Rp147 miliar di Telkomsel, sampai laporan masyarakat ke KPK soal dugaan korupsi lahan PT Timah yang disebut melibatkan namanya.
"Pejabat publik harus bersih, apalagi yang mengurus masa depan pemuda. Jika ada laporan masyarakat, aparat hukum wajib memeriksa secara terbuka dan profesional," sambung Razak.
Di sisi lain, organisasi ini tak cuma berhenti pada kritik. Mereka punya rencana konkret. PP Himmah berencana membentuk koalisi besar lintas organisasi pemuda. Tujuannya satu: mendesak Prabowo menerbitkan Perppu untuk memisahkan kementerian pemuda dari olahraga.
Alasannya sederhana tapi mendasar. Selama ini, anggaran untuk kepemudaan dianggap nyaris nihil. Padahal, masa depan bangsa dipertaruhkan di sini.
"Kita bicara tentang generasi yang akan memimpin Indonesia 2045, bukan sekadar angka statistik. Sudah saatnya Kementerian Pemuda berdiri sendiri, terpisah dari olahraga, dan dibentuk tahun ini juga," ucap Razak dengan nada mendesak.
Pesan terakhirnya tegas dan bernada peringatan. "Jika pemuda diabaikan hari ini, jangan berharap Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Kami tidak akan diam. Pemuda harus didengar, diperkuat, dan dilindungi."
Suara ini jelas menambah daftar tekanan untuk Erick Thohir. Tinggal menunggu, apakah desakan ini akan benar-benar mengubah peta kabinet dalam waktu dekat.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Kasus Hukum yang Menggantung Buat Jokowi Sulit Tenang
Eggi Sudjana Sindir Roy Suryo: Belagu, Sok Hebat Soal Kasus Ijazah Jokowi
Rektor UGM Sebut Dua Tanggal Kelulusan Berbeda untuk Jokowi
Reshuffle Kabinet: Prabowo Beri Sinyal Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi?