Di sisi lain, pemerintah ternyata sudah mencabut 22 izin PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Luasnya mencapai satu juta hektare angka yang tidak main-main. Ada pula audit yang dilakukan terhadap 24 PBPH di wilayah terdampak.
Lalu kapan hasil penyelidikan ini dibuka ke publik? Raja Juli menyatakan, semuanya menunggu proses finalisasi dan persetujuan dari presiden.
“Setelah mendapatkan persetujuan dan restu dari bapak presiden, kami akan segera menyampaikannya kepada publik,” pungkas politikus PSI itu.
Jadi, kita tunggu saja. Langkah hukum sudah dijalankan, tapi detailnya masih tersimpan rapat menunggu lampu hijau dari istana.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir