Kementerian Sosial bakal segera turun ke lapangan. Tujuannya? Menjangkau dan merekrut calon siswa Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2026/2027 mendatang. Ini upaya konkret agar anak-anak dari keluarga yang benar-benar kesulitan, termasuk kategori miskin ekstrem, bisa bersekolah dengan layak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa caranya akan berbeda. Bukan lewat pendaftaran biasa di mana orang datang, tapi justru petugas yang akan mendatangi calon siswa dan keluarganya. Pendekatannya aktif, semacam jemput bola.
"Nah kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,"
ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Rabu lalu.
Pernyataan itu sebelumnya disampaikan di Kantor Kemensos, Jakarta, sehari sebelumnya. Menurutnya, perubahan pola rekrutmen ini penting. Negara harus hadir langsung menjangkau mereka yang selama ini terhalang berbagai rintangan untuk mengenyam pendidikan.
Lalu, bagaimana proses di lapangan nanti? Rencananya, tim gabungan yang terdiri dari pendamping Kemensos, Dinas Sosial, unsur pendidikan, dan BPS akan turun ke rumah-rumah. Mereka tak sekadar mengajak. Tugasnya juga memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, dan menilai apakah calon siswa memang sesuai kriteria.
Diharapkan, pendekatan personal semacam ini bisa mengatasi kendala klasik yang kerap muncul. Mulai dari urusan biaya, minimnya akses informasi, sampai keraguan keluarga untuk mendaftar.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan semua proses tetap berpedoman pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sasaran utamanya tetap keluarga di desil 1 dan 2, yang paling membutuhkan.
"Siapa yang menjadi sasaran? Mereka adalah keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,"
jelasnya tegas.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran di lapangan untuk bekerja sesuai prosedur. Integritas jadi hal utama.
"Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN,"
tegas Gus Ipul sekali lagi.
Kemensos pun membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. Tujuannya jelas, agar proses ini transparan dan benar-benar tepat sasaran. Jika berjalan baik, program Sekolah Rakyat bukan cuma sekadar memberi akses pendidikan. Lebih dari itu, ia bisa menjadi salah satu cara memutus lingkaran kemiskinan yang sudah berputar terlalu lama.
Artikel Terkait
Untuk pertama kalinya sejak 1957, India tanpa satu pun negara bagian yang diperintah partai komunis
Dinas SDA DKI Inventarisasi Ulang Seluruh Saluran Lama Antisipasi Jalan Amblas
Perayaan Waisak 2570 di Bundaran HI, Wagub Rano Karno Sebut Cahaya Kedamaian Jadi Simbol Toleransi Jakarta
Empat Pria Berhasil Dievakuasi dari Gua Banjir di Laos, Dua Masih Hilang