Demokrat Dukung Wacana Prabowo: Pilkada Kembali ke DPRD?

Isu tentang cara memilih kepala daerah kembali mencuat. Kali ini, Partai Demokrat menyatakan posisinya. Menariknya, mereka sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menjabat, terkait wacana pengembalian mandat pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke tangan DPRD.

Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang menyampaikan pernyataan resmi partai pada Selasa lalu, mengonfirmasi hal ini.

Herman berargumen, UUD 1945 sebenarnya memberi ruang bagi negara untuk mengatur mekanisme ini lewat undang-undang. Artinya, baik pemilihan langsung maupun lewat DPRD, sama-sama sah secara konstitusional. Menurutnya, opsi pemilihan oleh DPRD patut dipertimbangkan. Tujuannya, katanya, untuk pemerintahan daerah yang lebih efektif, kepemimpinan yang berkualitas, dan tentu saja stabilitas politik nasional.

Namun begitu, Herman tak menampik bahwa pilkada adalah urusan publik. Ia menekankan bahwa pembahasan kebijakan sepenting ini harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Partai berlambang mercy itu pun menyatakan sikap terbukanya. Mekanisme apa pun nantinya, kata Herman, demokrasi harus tetap jalan. Suara rakyat jangan diabaikan, dan persatuan nasional adalah harga mati.

Wacana ini kembali panas bukan tanpa alasan. Evaluasi besar terhadap sistem pilkada serentak sedang digodok. Banyak yang prihatin. Biaya politik dalam pemilihan langsung disebut-sebut membengkak luar biasa, dan hal itu kerap berujung pada kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terpilih.