UGM Dituding Berperisai untuk Lindungi Rekam Jejak Akademik Jokowi

MURIANETWORK.COM – Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat pada Selasa (2/12/2025) kemarin memunculkan satu kesan kuat: Universitas Gajah Mada terlihat berupaya keras melindungi Presiden Joko Widodo. Setidaknya, itulah penilaian yang muncul dari ruang sidang.

Rizal Fadilah, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang hadir sebagai pengunjung, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Menurutnya, sikap kampus itu sangat jelas.

"Saya kira UGM itu selalu memproteksi (Jokowi)," ujar Rizal usai sidang.

Ia melanjutkan, "Walaupun sudah diberi tahu oleh hakim untuk tidak hanya fokus pada konteks Jokowi, tapi lebih umum, mereka tetap saja. Frame berpikirnya jelas: Jokowi harus dilindungi."

Sidang itu sendiri digelar atas permohonan Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman dari kelompok yang menyebut diri mereka 'Bon Jowi' alias Bongkar Ijazah Jokowi. Inti persoalannya masih sama: transparansi data akademik presiden.

Di tengah proses, terungkap satu hal yang menarik perhatian. Hakim sempat meminta UGM untuk melakukan uji konsekuensi terkait Kartu Hasil Studi (KHS) Jokowi dengan melibatkan pihak eksternal. Namun, permintaan itu tak digubris oleh kampus. Mereka tidak mengamininya.

Bagi Rizal, penolakan itu bukan sekadar formalitas hukum. Ia melihatnya sebagai bukti niat menutup-nutupi. "Ini jadi masalah serius," katanya. Perkara ijazah Jokowi, menurutnya, sengaja dibuat tak kunjung jelas agar publik tak bisa mengaksesnya.

"Coba lihat saja, dari Dekan, Rektor, sampai perwakilan mereka di sidang KIP. Polanya sama: menyembunyikan," pungkas Rizal dengan nada getir.

Ia meyakini, UGM sama sekali tidak ingin menunjukkan rekam jejak akademik Jokowi yang sebenarnya entah itu status perkuliahan, nilai, atau bahkan data KKN. Semuanya, katanya, dikerangkeng rapat-rapat.