Gugatan Ijazah Jokowi Mentah, KIP Tolak karena Telat Prosedur

Upaya kelompok yang menyebut diri mereka "Bon Jowi" untuk menguak informasi soal ijazah Presiden Joko Widodo lewat jalur hukum menemui jalan buntu. Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan mereka. Putusan ini dibacakan di Jakarta, Selasa lalu.

Ketua majelis sidang, Rospita Vici Paulyn, dengan tegas menyatakan penolakan itu. "Amar putusan memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujarnya di Ruang Sidang KIP, Gambir.

Namun begitu, penolakan ini sama sekali tidak menyentuh substansi atau kebenaran isi ijazah. KIP menolak murni karena alasan teknis, tepatnya soal waktu pengajuan yang dianggap tidak tepat.

Anggota majelis lain, Samrotunnajah Ismail, yang memberikan penjelasan lebih rinci. Menurutnya, kelompok yang dipimpin Leony Lidia ini dinilai melanggar batas waktu yang diatur undang-undang.

Ceritanya begini. Permohonan informasi itu diajukan ke Polda Metro Jaya pada akhir Agustus 2025. Tapi, Polda baru memberikan tanggapan resmi atau lebih tepatnya, keberatan pada awal Oktober. Nah, dari selisih waktu inilah KIP melihat ada masalah prosedural.

"Majelis berkesimpulan bahwa batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan," jelas Samrotunnajah.

Karena alasan teknis itu dianggap cukup kuat, majelis pun memutuskan untuk tidak perlu lagi membahas pokok perkara. Artinya, pertanyaan publik soal dokumen-dokumen yang diminta seperti salinan ijazah asli, transkrip nilai, hingga laporan skripsi tidak pernah sempat dibedah.

Semua dokumen itu sebelumnya diminta dari Polda Metro dengan alasan untuk kepentingan proses hukum. Tapi sekarang, permintaannya mentah lagi.

Ini bukan satu-satunya jalan yang ditempuh kelompok Bon Jowi. Mereka juga diketahui telah mengajukan sengketa terpisah ke Universitas Gadjah Mada, terkait prosedur dan kebijakan kampus itu menyangkut ijazah sang presiden. Perjalanan mereka rupanya masih panjang.