Presiden Prabowo Gerak Cepat, Audit 4 RS di Papua Usai Ibu Hamil Ditolak dan Tewas

Jakarta - Langkah cepat diambil pemerintah pusat menyusul tragedi memilukan yang menimpa Irene Sokoy. Ibu hamil asal Kampung Hobong, Jayapura itu meninggal dunia bersama bayinya setelah ditolak empat rumah sakit berbeda di Papua. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pucuk pimpinan negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tak menunggu lama untuk bertindak. Beliau langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap keempat fasilitas kesehatan yang disebut menolak Irene: Rumah Sakit Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan Rumah Sakit Bhayangkara.

“Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit,”

Demikian penegasan Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/11).

Tak cuma rumah sakit, seluruh pejabat dinas kesehatan dari tingkat provinsi hingga kabupaten juga bakal dipanggil untuk menjalani pemeriksaan internal. Rupanya, respons ini dilakukan secara serentak oleh dua kementerian.

Di sisi lain, Tito menyebut Kementerian Kesehatan dan Kemendagri telah mengerahkan tim khusus ke Jayapura untuk memulai audit teknis. “Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit,” tuturnya.

Ia juga sudah meminta Gubernur Papua, Matius Fakhiri, untuk segera mendatangi keluarga korban dan memastikan bantuan diberikan. “Begitu saya dapat informasi, Gubernur sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” ucap Tito.

Kronologi duka ini berawal ketika Irene dan bayinya menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura. Padahal, sebelumnya mereka sudah berusaha mendapat pertolongan di empat rumah sakit yang disebut tadi.

Suami Irene, Neil Kabey, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan suara lirih penuh kesedihan, ia berandai-andai.

“Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti jika memang dokter saat itu tidak ada,”

keluhnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Papua Matius Fakhiri tak tinggal diam. Ia menyampaikan permohonan maaf dan mengakui dengan lapang dada buruknya kualitas layanan kesehatan di wilayahnya.

“Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah,”

ungkap Fakhiri.

Kini, semua mata tertuju pada proses audit yang digagas pemerintah. Masyarakat pun menunggu, semoga tragedi pahit seperti ini tak terulang lagi di masa depan.