Wali Kota Makassar Pelajari Tata Kelola JIS untuk Wujudkan Stadion Untia yang Mandiri

Hal teknis seperti perawatan rumput lapangan pun dapat perhatian serius. Appi menyoroti pentingnya merancang sistem dan anggaran maintenance sejak dini. “Kami melihat secara detail flow perawatan stadion, khususnya rumput, termasuk berapa biaya maintenance yang dibutuhkan. Ini penting sebagai bahan perencanaan Stadion Untia ke depan,” tuturnya.

Di sisi lain, persiapan di lapangan juga terus berjalan. Aspek legalitas lahan, yang kerap jadi masalah pelik di banyak proyek, dipastikan sudah beres. Lahan seluas lebih dari 23 hektare di Untia itu konon sudah bersertifikat.

Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, yang mengonfirmasi hal ini. “Alhamdulillah, lahan stadion Untia kurang lebih 23 hektare sudah bersertifikat. Ini untuk memberikan kepastian hukum sebagai aset Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Namun begitu, proses sertifikasi sekarang tidak gampang. Sri menjelaskan, harus ada dulu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Dinas Tata Ruang. “Sekarang tidak bisa langsung input dan sertifikat terbit. Harus ada PKKPR untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang,” jelasnya. Koordinasi antar dinas jadi kunci.

Untuk mengantisipasi klaim, Pemkot juga telah mengantongi surat pernyataan dari para pihak yang sebelumnya memakai lahan tersebut. Surat itu menegaskan status tanah sebagai aset pemkot dengan skema pinjam pakai. “Surat pernyataan ini menjadi dasar hukum bahwa tanah tersebut adalah aset Pemkot Makassar,” tegas Sri.

Dengan persiapan yang terlihat menyeluruh dari studi banding tata kelola hingga kelengkapan administrasi lahan proyek Stadion Untia memang sedang dalam fase krusial. Tinggal menunggu waktu untuk melihat cetak biru itu menjadi bangunan nyata.