Usulan Peningkatan Status BPIP: Golkar Sampaikan Dua Opsi Strategis

Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman, telah melontarkan gagasan untuk meningkatkan status Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sebuah kementerian. Menanggapi usulan ini, Partai Golkar justru mengemukakan dua alternatif opsi lain yang dinilai lebih strategis.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menekankan bahwa urgensi untuk mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila semakin kuat. Oleh karena itu, posisi BPIP dinilai kian penting, namun statusnya saat ini dianggap belum memadai.

Doli mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya tidak setuju dengan status BPIP yang hanya berupa badan. Menurut penilaiannya, status tersebut tidak memiliki posisi yang cukup kuat dalam struktur pemerintahan.

Berikut adalah dua opsi yang ditawarkan oleh Doli Kurnia terkait masa depan BPIP:

Opsi Pertama: Membentuk Lembaga Negara Baru

Opsi pertama yang diusulkan adalah dengan membentuk sebuah lembaga negara baru yang khusus menangani penguatan ideologi Pancasila. Lembaga baru ini akan memiliki posisi dan kewenangan yang lebih kuat dibandingkan status badan.

Opsi Kedua: Mengalihkan Fungsi ke Lembaga Eksisting

Alternatif kedua adalah dengan mengalihkan tugas, fungsi, dan wewenang BPIP kepada lembaga negara yang sudah ada. Lembaga-lembaga yang disebutkan sebagai calon penanggung jawab baru adalah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Doli mencontohkan bahwa MPR selama ini telah memiliki tugas untuk menyosialisasikan Empat Pilar, sehingga dinilai relevan.

Dengan adanya dua opsi ini, perdebatan mengenai bentuk kelembagaan yang paling efektif untuk menguatkan Pancasila di tengah masyarakat terus mendapatkan perhatian.