KPAI Dorong Sistem Deteksi Dini dan Literasi Digital di Sekolah Pasca Insiden Ledakan

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, secara tegas mendorong implementasi sistem deteksi dini di seluruh lingkungan sekolah. Seruan ini disampaikan menyusul peristiwa ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut KPAI, langkah ini harus diiringi dengan penguatan literasi digital bagi anak-anak.

"Tanpa pondasi literasi digital yang kuat, anak-anak menjadi sangat rentan terpapar berbagai konten berbahaya, termasuk yang mengandung kekerasan, ujaran kebencian, serta ideologi ekstrem yang sering kali disamarkan dengan narasi moralitas palsu," jelas Aris dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Aris memperingatkan tentang maraknya fenomena digital grooming ideologis. Dalam fenomena ini, anak-anak menjadi sasaran empuk untuk dijejali paham-paham ekstrem melalui interaksi di dunia maya yang justru terkesan ramah dan mengedukasi.

KPAI telah melakukan koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, dan kepolisian. Tujuannya adalah untuk memastikan proses penanganan insiden dilakukan dengan pendekatan yang berfokus pada perlindungan anak. Pemulihan psikososial juga dinilai krusial, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku.

Langkah Strategis yang Didorong KPAI

KPAI mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mencegah terulangnya kejadian serupa:

1. Penguatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)

Penerapan sistem ini di sekolah diharapkan dapat mendeteksi perubahan perilaku siswa secara dini. Perubahan yang dimaksud mencakup kecenderungan isolasi sosial, penggunaan ujaran kebencian, atau ketertarikan yang tidak wajar terhadap konten-konten kekerasan.

2. Pengembangan Sistem Dukungan (Support System) Sekolah

Membangun support system yang melibatkan guru, psikolog sekolah, dan orang tua dianggap sangat penting. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan jalur komunikasi yang terbuka dan empatik dengan para siswa.

3. Pendidikan Literasi Digital Anti-Kekerasan

Diperlukan kurikulum khusus yang membekali siswa dengan kemampuan untuk mengenali, menganalisis, dan menolak konten ekstrem serta konten kekerasan yang beredar di ruang digital.

4. Penguatan Regulasi dan Prosedur Operasional Standar (SOP)

Memperkuat landasan regulasi dan SOP yang jelas untuk menangani potensi radikalisme dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

KPAI menegaskan komitmennya bahwa setiap anak, baik yang berada di posisi sebagai pelaku maupun korban, tetap berhak mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kesempatan yang sama untuk memulihkan diri.

"Akar masalah kekerasan dan paham ekstremisme bukanlah semata-mata kesalahan individu. Ini adalah cerminan dari ekosistem pendidikan yang perlu kita perkuat secara komprehensif, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang digital yang semakin luas," pungkas Aris.