PUI Serukan Masyarakat Tenang dan Percayai Proses Hukum Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) secara aktif memantau perkembangan terkini kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang kini telah memasuki tahap penetapan tersangka. Dalam menyikapi hal ini, PUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, berpikir jernih, serta menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada pihak kepolisian.

Percayai Profesionalitas Polri dalam Proses Hukum

Melalui keterangan resmi yang diterima pada Sabtu, 8 November 2025, Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menegaskan komitmen organisasinya untuk memberikan kepercayaan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). PUI yakin Polri akan menuntaskan kasus dugaan ijazah palsu ini dengan standar profesionalitas dan prinsip keadilan yang tinggi.

"Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan setiap persoalan. Penyelesaian harus dilakukan melalui jalur hukum yang adil dan beradab. Kami meyakini kapasitas Polri untuk menangani perkara ini secara objektif dan transparan," tegas Raizal Arifin.

Peringatan Keras terhadap Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian

Raizal juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. Beliau menekankan agar publik menghindari penyebaran kabar bohong, fitnah, maupun ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Aktivitas menyebarkan fitnah dan kebohongan tidak hanya merusak sendi-sendi persatuan nasional, tetapi juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Mari kita jaga lisan dan tulisan, serta mengedepankan akhlakul karimah dalam setiap interaksi, khususnya di media sosial," lanjutnya menambahkan.

Ajakan Meneladani Akhlak Rasulullah SAW