Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Sosialisasikan Pembebasan Retribusi PBG untuk MBR

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyediakan tiga juta rumah bagi rakyat Indonesia.

Dampak Positif Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat

Tito menegaskan bahwa program pembebasan retribusi PBG memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat kalangan bawah. Dalam paparannya di acara Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Semarang, ia menyatakan bahwa program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat kecil.

Kolaborasi Kementerian untuk Realisasi Program Perumahan

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi untuk merealisasikan kebijakan pembebasan retribusi PBG secara optimal. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tiga juta rumah bagi masyarakat.

Manfaat Ekonomi bagi Daerah dari Pembebasan Retribusi

Kebijakan pembebasan retribusi PBG justru menguntungkan pemerintah daerah dalam jangka panjang. Masyarakat yang telah memiliki rumah akan membayar pajak properti secara rutin, sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan tiga juta rumah juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Peran Strategis Jawa Tengah dalam Program Perumahan

Pemprov Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam mensukseskan program ini, mengingat seluruh daerahnya telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP akan mempermudah proses pelayanan PBG di tingkat kabupaten dan kota.

Koordinasi Lintas Pihak untuk Akselerasi Program

Mendagri mendorong Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk memperkuat koordinasi dengan seluruh kepala daerah, pengusaha real estate, asosiasi perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi yang baik antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha diyakini dapat mempercepat realisasi program tiga juta rumah di Jawa Tengah.