Oleh karena itu, Eddy menjelaskan bahwa komitmen dan prioritas utama pemerintahan Prabowo adalah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Salah satu pilarnya adalah dengan mempercepat transisi energi hijau.
Sebagai tindak lanjut konkret, Eddy Soeparno mengajak para pimpinan parlemen ASEAN untuk melihat Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik dalam pengembangan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan deregulasi di berbagai sektor, termasuk EBT, dan melakukan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Eddy mengakui bahwa tantangan utama pengembangan EBT seringkali terletak pada biaya yang mahal dan pertimbangan keekonomian proyek. Namun, di forum strategis tersebut, ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menciptakan kepastian dan kemudahan berinvestasi.
Dua kebijakan yang telah diterbitkan sebagai bukti keseriusan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang penyederhanaan proses pengolahan sampah menjadi energi, serta Perpres Nomor 110 Tahun 2025 untuk penguatan ekosistem pasar karbon nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan transisi energi dan menarik lebih banyak investor hijau ke Indonesia.
Artikel Terkait
Sinergi PPP dan Parmusi Diperkuat, Targetkan Kemenangan di Pemilu 2029
KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid: 10 Orang Diamankan, Uang Disita
Produk UMKM Warga Binaan NTT Meriahkan Festival, Didukung MoU Kemenkumham
KPK Usut Korupsi Minyak Mentah Pertamina 2009-2015: Kerugian Negara Dikhawatirkan Besar