Yordania dan Jerman menegaskan bahwa rencana pasukan internasional untuk mendukung polisi Palestina di Gaza pascaperang harus mendapatkan mandat PBB. Pernyataan ini menanggapi rencana perdamaian yang diusung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Berdasarkan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimediasi AS, sebuah koalisi yang sebagian besar beranggotakan negara-negara Arab dan Muslim direncanakan akan mengerahkan pasukannya ke Gaza. Tujuan utama pasukan stabilisasi internasional ini adalah untuk melatih dan mendukung polisi Palestina di Jalur Gaza, dengan dukungan dari Mesir dan Yordania.
Selain itu, misi pasukan internasional di Gaza juga mencakup pengamanan wilayah perbatasan dan pencegahan penyelundupan senjata ke kelompok Hamas. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan yang telah hancur akibat perang Israel-Hamas.
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menekankan pentingnya mandat dari Dewan Keamanan PBB. "Kita semua sepakat bahwa agar pasukan stabilisasi tersebut dapat efektif dalam menyelesaikan tugasnya, pasukan tersebut harus mendapatkan mandat Dewan Keamanan," ujarnya seperti dilansir kantor berita AFP.
Meski mendukung penuh inisiatif ini, Yordania menyatakan bahwa mereka tidak akan mengirimkan pasukannya sendiri ke Jalur Gaza. Safadi menjelaskan bahwa negaranya "terlalu dekat dengan masalah ini" sehingga tidak dapat terlibat secara militer langsung, namun tetap siap untuk bekerja sama dengan pasukan internasional yang ditugaskan.
Artikel Terkait
Balita 2,5 Tahun Terjepit Pintu di Puskesmas Tugu Depok, Begini Kronologi Evakuasi Damkar
Tawanan Perang Korea Utara di Ukraina Minta Suaka ke Korea Selatan
Kemnaker Gelar Konsultasi Publik UU Ketenagakerjaan Baru di Medan, Ini 7 Isu Strategis
Gerindra Siap Implementasi Putusan MK Soal Kuota 30% Perempuan di Pimpinan DPR