Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan: Capaian KKP Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Memasuki usia satu tahun, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono mencatatkan perubahan paradigma. Sumber daya laut tidak lagi hanya dilihat sebagai ruang hidup dan produksi, tetapi juga sebagai ruang kedaulatan bangsa yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Berbagai program prioritas KKP telah dikonsolidasikan untuk menghentikan eksploitasi tanpa kendali. Pendekatan Ekonomi Biru menjadi fondasi, menyentuh seluruh rantai nilai mulai dari pengawasan sumber daya, penataan ruang laut, pengembangan budidaya dan garam nasional, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pengawasan Laut yang Ketat dan Berbasis Teknologi

Pengawasan menjadi pondasi utama kebijakan kelautan. Sepanjang 2025, Ditjen PSDKP berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp6,79 triliun melalui penertiban kapal ikan ilegal, rumpon tak berizin, dan praktik destructive fishing.

Transformasi sistem pengawasan ke arah berbasis intelijen, teknologi, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan sistem kuota proporsional bertujuan menjamin kelestarian stok ikan dan pemerataan ekonomi bagi nelayan tradisional.

Penggerak Ekonomi Biru Melalui Perikanan Budidaya

Sektor perikanan budidaya menjadi motor penggerak baru ekonomi biru. KKP mengembangkan modeling budidaya berbasis kawasan seperti Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, dan Indonesian Shrimp Farming (ISF) di Sumba Timur.

Dampaknya signifikan terhadap ekspor. Nilai ekspor perikanan periode Januari-Agustus 2025 mencapai USD 3,99 miliar, meningkat 7%. Indonesia juga diakui sebagai Certifying Entity untuk ekspor udang ke AS, menegaskan daya saing global.

Revitalisasi Garam Nasional untuk Kedaulatan Pangan

Program Swasembada Garam menjadi bagian strategis ekonomi biru. Melalui pembangunan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao dan revitalisasi tambak di Pantura, KKP menargetkan produksi garam lokal 2,25 juta ton pada 2025.

Program ini diproyeksikan memenuhi 63% kebutuhan nasional dari dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur modern, dan nilai produksi sekitar Rp30,65 triliun, menjadikan garam simbol kedaulatan ekonomi laut.

Penataan Ruang Laut untuk Keseimbangan Ekologi dan Ekonomi

KKP memperkuat Penataan Ruang Laut (PRL) sebagai payung kebijakan. Sepanjang 2025, telah diproses 1.105 laporan KKPRL dan dilakukan harmonisasi RTRWN dan RTRLN.

Prinsip One Spatial Planning diterapkan untuk memastikan pembangunan laut mengikuti aturan yang jelas, menutup celah praktik ilegal, dan memberikan kepastian hukum, mewujudkan tata kelola laut yang modern, adil, dan transparan.

Pembangunan SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten

Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui sekolah vokasi, penyuluhan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. Sebanyak 16.029 orang mengikuti pelatihan kewirausahaan, sementara program sertifikasi kompetensi melampaui target dengan 3.003 orang tersertifikasi.

Penyuluh KKP juga mendampingi 24.273 kelompok masyarakat, dan program vokasi menampung 6.950 peserta didik, membangun tenaga kerja yang berstandar nasional dan internasional.

Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) sebagai Ujung Tombak Pemberdayaan

Program KNMP menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat pesisir. Hingga Oktober 2025, pembangunan KNMP telah berjalan di 65 lokasi tahap pertama, menargetkan 100 kampung pada akhir tahun.

Keberhasilan nyata terlihat di KNMP Samber Binyeri (Kalamo), Biak Numfor, dimana pendapatan nelayan meningkat dua kali lipat menjadi rata-rata Rp6 juta per bulan. Fasilitas seperti dermaga, cold storage, dan balai pelatihan dibangun dengan pendekatan partisipatif, menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

Setahun perjalanan KKP merupakan langkah awal yang solid. Dengan komitmen pada prinsip Ekonomi Biru, pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia terus bergerak untuk mewujudkan kesejahteraan dari birunya samudra.

Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Komunikasi Publik