Transformasi Sektor Kelautan dan Perikanan: Capaian KKP Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Memasuki usia satu tahun, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono mencatatkan perubahan paradigma. Sumber daya laut tidak lagi hanya dilihat sebagai ruang hidup dan produksi, tetapi juga sebagai ruang kedaulatan bangsa yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan.

Berbagai program prioritas KKP telah dikonsolidasikan untuk menghentikan eksploitasi tanpa kendali. Pendekatan Ekonomi Biru menjadi fondasi, menyentuh seluruh rantai nilai mulai dari pengawasan sumber daya, penataan ruang laut, pengembangan budidaya dan garam nasional, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Pengawasan Laut yang Ketat dan Berbasis Teknologi

Pengawasan menjadi pondasi utama kebijakan kelautan. Sepanjang 2025, Ditjen PSDKP berhasil mencegah potensi kerugian negara senilai Rp6,79 triliun melalui penertiban kapal ikan ilegal, rumpon tak berizin, dan praktik destructive fishing.

Transformasi sistem pengawasan ke arah berbasis intelijen, teknologi, dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan sistem kuota proporsional bertujuan menjamin kelestarian stok ikan dan pemerataan ekonomi bagi nelayan tradisional.

Penggerak Ekonomi Biru Melalui Perikanan Budidaya

Sektor perikanan budidaya menjadi motor penggerak baru ekonomi biru. KKP mengembangkan modeling budidaya berbasis kawasan seperti Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, dan Indonesian Shrimp Farming (ISF) di Sumba Timur.

Dampaknya signifikan terhadap ekspor. Nilai ekspor perikanan periode Januari-Agustus 2025 mencapai USD 3,99 miliar, meningkat 7%. Indonesia juga diakui sebagai Certifying Entity untuk ekspor udang ke AS, menegaskan daya saing global.

Revitalisasi Garam Nasional untuk Kedaulatan Pangan

Program Swasembada Garam menjadi bagian strategis ekonomi biru. Melalui pembangunan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao dan revitalisasi tambak di Pantura, KKP menargetkan produksi garam lokal 2,25 juta ton pada 2025.

Program ini diproyeksikan memenuhi 63% kebutuhan nasional dari dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur modern, dan nilai produksi sekitar Rp30,65 triliun, menjadikan garam simbol kedaulatan ekonomi laut.