4 Syarat Strategis Lahan Kopdeskel Merah Putih Menurut Wamen Bima Arya

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan empat syarat strategis dalam penyiapan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh Indonesia. Penegasan ini disampaikan saat meninjau Command Center percepatan Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Keempat Syarat Lahan Kopdeskel Merah Putih

Berikut adalah empat persyaratan lahan yang harus dipenuhi untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih:

1. Kejelasan Status Kepemilikan Lahan

Kepala desa harus memastikan status kepemilikan lahan secara jelas, apakah merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga.

2. Luasan Minimal 1.000 Meter Persegi

Lahan harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi untuk bangunan dan area parkir, dengan penyesuaian sesuai kondisi setempat.

3. Lokasi Strategis dan Mudah Diakses

Lokasi lahan harus strategis dan mudah diakses masyarakat agar Kopdeskel Merah Putih dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemberdayaan desa.

4. Lahan Siap Pakai dan Bebas Bencana

Lahan harus dalam kondisi siap pakai, tidak memerlukan pekerjaan cut and fill yang rumit, serta bebas dari kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah.

Koordinasi dan Dukungan Teknis

Bima Arya menginstruksikan Satgas Kopdeskel Merah Putih tingkat kecamatan untuk aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam identifikasi lahan. Untuk kendala teknis, dapat berkonsultasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi, sedangkan masalah kepemilikan lahan dapat berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pemdes dan Ditjen Bina Keuda Kemendagri.

Apresiasi untuk Kabupaten Sumedang

Wamen Bima mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah memetakan lahan di 270 desa, dengan 67 lokasi target dan 30 di antaranya telah memenuhi syarat. Ia menantang Sumedang menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat dengan kesiapan lahan terbanyak.