Mendagri Tito Klaim Realisasi Anggaran Kemendagri 2025 Tembus 99,46 Persen, Salah Satu Tertinggi di K/L

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan kebijakan efisiensi belanja dalam APBN 2025 tidak menghambat kinerja Kementerian Dalam Negeri. Realisasi anggaran Kemendagri mencapai Rp 3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp 3,79 triliun.

"Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Awalnya, pagu anggaran Kemendagri tahun 2025 sebesar Rp 4,79 triliun. Namun, setelah kebijakan efisiensi, pagu tersebut turun menjadi Rp 2,61 triliun. Melalui relaksasi dari Kementerian Keuangan, pagu efektif kemudian naik menjadi Rp 3,79 triliun untuk mendukung kebutuhan strategis.

Tambahan anggaran itu digunakan untuk penguatan infrastruktur teknologi informasi Ditjen Dukcapil, belanja wajib dan kegiatan prioritas, penguatan layanan SIPD RI, penyelenggaraan pendidikan di IPDN, serta pelaksanaan prioritas pemerintah di daerah.

Di sisi penerimaan, Kemendagri mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 1,22 triliun atau 225,30 persen dari target Rp 545,62 miliar. Capaian ini terutama ditopang layanan akses data dan dokumen kependudukan oleh Ditjen Dukcapil.

"Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014," jelas Tito.

Selain opini WTP, Kemendagri juga membukukan nilai kinerja anggaran 94,69 (sangat baik), nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan 78,99 (BB), indeks reformasi birokrasi 91,01 (A), serta predikat sangat baik pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 2025.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak karena semua yang kami capai ini tidak lain dari pengawasan dan rapat kerja yang sering dilaksanakan, termasuk juga ke lapangan oleh para pimpinan dan Komisi II DPR RI. Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik," tuturnya.

Rapat tersebut dihadiri jajaran pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, serta pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP.