Mendagri Soroti Sistem Pengawasan Keuangan Usai 15 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Sebanyak 15 kepala daerah telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2025. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada penguatan sistem pengawasan keuangan daerah untuk mencegah praktik korupsi.

"Nah jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat sistem untuk pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di mana APBD-nya bisa kita lihat, kita memberikan guideline secara menyusun APBD," kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Namun, ia mengakui sistem pengawasan tetap bisa diakali oleh oknum yang tidak berintegritas. Terlebih, kepala daerah berasal dari latar belakang yang beragam. "Ada yang paham birokrasi, ada juga yang tidak mengerti administrasi sehingga mengandalkan pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda. Kemudian, biaya rekrutmen mereka juga tidak murah," tuturnya.

Menurut Tito, persoalan korupsi sangat bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah. Pihaknya tidak bisa mengawasi mereka 24 jam sehari. "Ada gratifikasi dan lain-lain. Ini kembali ke integritas masing-masing. Mereka bukan anak kecil. Tidak bisa kita awasi 24 jam tujuh hari seminggu. Oleh karena itu, sanksi yang bisa kita berikan paling teguran," sebutnya.

Ia pun mendorong peningkatan biaya operasional kepala daerah jika diperlukan. Sebab, menurutnya, biaya operasional saat ini relatif rendah. "Di antaranya saya juga pernah mengusulkan supaya resmi lah kepala daerah ini, kalau karena sistem take home pay mereka kurang dibanding kerja mereka, kenapa tidak biaya operasional ditambah?" ujarnya.

Sejak 2025 hingga sekarang, KPK telah melakukan OTT terhadap 15 kepala daerah. Terakhir, OTT menyeret Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam kasus pemerasan bawahan. Etik kini telah ditahan KPK. Ia diduga meminta sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai BPKAD.