Realisasi KUR Capai Rp147,7 Triliun, Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi

Pemerintah terus memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui berbagai kebijakan, mulai dari kemudahan berusaha, perluasan akses pembiayaan, hingga transformasi digital, UMKM didorong untuk semakin berdaya saing dan mampu naik kelas. Salah satu instrumen utama yang digenjot adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang hingga 28 Juni 2026 telah terealisasi Rp147,70 triliun atau 50,83 persen dari target plafon tahun ini, menjangkau 2,32 juta debitur.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema "UMKM Terkoneksi, Tumbuh Berinovasi, Legal Terlindungi, Berdaya" yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin. "UMKM ini mendapatkan KUR yang besarnya hampir Rp300 triliun dan capaiannya sudah mencapai hampir 50 persen, 50,83 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menko Airlangga menegaskan, pemerintah terus memperluas instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha. Selain KUR, tersedia pula pembiayaan ekspor melalui lembaga pembiayaan ekspor, serta kredit industri bagi sektor padat karya dan padat modal. Yang terbaru, untuk pertama kalinya pemerintah meluncurkan KUR Perumahan dengan alokasi Rp50 triliun. "Program tersebut dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah dengan plafon pembiayaan hingga Rp500 juta dan ditargetkan menjangkau 100.000 rumah," jelas Airlangga.

Festival ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat usaha mikro melalui akses perizinan, pembiayaan, pendampingan, hingga perlindungan hukum dan sosial. Berbagai rangkaian kegiatan digelar untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan pelaku UMKM.

Airlangga juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk meningkatkan daya saing. Menurutnya, AI dapat digunakan untuk analisis pasar, identifikasi peluang pasar baru, hingga pemetaan potensi daerah. "Kami mendorong agar AI untuk analisis pasar, AI untuk pasar-pasar baru, dan AI untuk daerah tertentu dapat dimanfaatkan oleh UMKM," tuturnya.

Di sisi lain, kesepakatan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN dinilai akan membuka peluang pasar digital kawasan yang lebih luas, didukung interoperabilitas sistem pembayaran seperti QRIS sehingga transaksi lintas negara semakin mudah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, pemerintah terus memperkuat layanan bagi pelaku UMKM melalui transformasi digital. Salah satunya melalui platform digital terpadu bernama Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM). "SAPA UMKM adalah sebuah bentuk langkah konkret Kementerian UMKM untuk memberikan pelayanan yang optimal," kata Maman.

Platform SAPA UMKM merupakan super-app yang dikembangkan bersama Kementerian PPN/Bappenas sebagai pusat layanan terpadu untuk mendata, memfasilitasi, dan mengembangkan usaha pelaku UMKM. Melalui platform tersebut, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pendataan, pengembangan kapasitas usaha, legalitas, hingga perluasan akses terhadap berbagai program pemerintah.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat kepada 17 lembaga inkubator berpredikat Grade A, penandatanganan akad KUR massal untuk 350 pelaku UMKM dari tujuh lembaga penyalur, serta penyelenggaraan berbagai sesi sosialisasi dan lokakarya, termasuk pemanfaatan AI untuk pengembangan usaha.