Prabowo Akan Tutup BUMN Merugi, Dony Oskaria: Tak Hapus Kriminalitas

Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas atau menutup sejumlah BUMN secara besar-besaran demi efisiensi keuangan negara. Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), Dony Oskaria, menegaskan penutupan itu tidak akan menghilangkan urusan pidana jika ada pelanggaran.

"Penutupan-penutupan itu tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibilang lagi, ini tutup terus dulu mereka nyolong gimana, ya nggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," ujar Dony di gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dony menjelaskan BUMN yang ditutup adalah perusahaan yang mengalami kerugian. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan.

"Contohnya, misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun, tahun depan kita pikir akan rugi juga, tahun berikutnya akan rugi juga, ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," tuturnya.

Dony hari ini bertemu dengan KPK untuk membahas sejumlah hal, termasuk rencana penutupan BUMN. Ia menyebut KPK memberikan dukungan.

"Itu dibahas juga supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. KPK juga menyampaikan, selama niat kita baik untuk menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, itu boleh dilakukan," sebutnya.

"Tetapi tadi, tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat jika ada mens rea (niat jahat)," tambahnya.

Rencana penutupan BUMN itu disampaikan Prabowo di hadapan para guru besar dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6). Prabowo mulanya membacakan usulan mengenai alokasi dana riset perguruan tinggi dari sebagian laba BUMN.

"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya," kata Prabowo.

Prabowo menyebut tak sedikit BUMN yang tidak untung tetapi negara tetap menggaji direksi hingga komisarisnya. Ia menegaskan pemerintahannya sedang menertibkan BUMN tersebut.

"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," ujarnya.