Ketua Komisi I DPR Utut Adianto meminta agar draf Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber tidak disebarluaskan ke publik. Menurutnya, keterbukaan drah tersebut justru berpotensi memunculkan hoaks di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Utut usai Komisi I DPR menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber kepada pemerintah di ruang rapat Komisi I DPR, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia berpesan kepada Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej agar membentuk tim penyusun undang-undang yang solid.
"Dari pemerintah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Hanya mohon Pak Edward, tolonglah bentuk tim yang kuat. Tim yang rajin. Rajin itu penting, Pak, karena biasanya kayak gini sangat menjemukan," kata Utut saat rapat.
Politisi PDIP itu juga secara khusus meminta agar draf RUU tidak disebarluaskan. Ia khawatir jika draf tersebut beredar di publik, akan muncul informasi palsu yang merugikan proses pembahasan.
Artikel Terkait
Komisi I DPR Segera Rapat Bahas Rencana Penjualan Eks KRI Ki Hajar Dewantara
DPR Minta Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Pengawasan Pajak Tidak Menimbulkan Ketakutan
DPD GMNI Kecam Utut Adianto, Desak Hentikan Latihan Militer di Program Kopdes
Komisi I DPR Minta Draf RUU Keamanan Siber Tak Dibuka ke Publik Selama Pembahasan Awal