Kemenkeu Peringatkan Masyarakat soal Video Hoaks Deep Fake Mengatasnamakan Sri Mulyani

Kementerian Keuangan bersama Contact Center Kemenkeu PRIME mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat untuk mewaspadai peredaran video hoaks yang memanfaatkan teknologi deep fake atas nama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dalam unggahan resmi di media sosial, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa video yang menampilkan sosok Menteri Keuangan yang meminta data pribadi warga sebagai syarat mendapatkan bantuan keuangan dari negara adalah konten palsu dan hasil manipulasi digital.

"Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Keuangan yang telah disahkan oleh negara, merupakan video hoaks deep fake," demikian pernyataan resmi dari PPID Kementerian Keuangan. Pihak kementerian menekankan bahwa tidak ada program bantuan yang disalurkan melalui permintaan data pribadi secara langsung seperti yang ditampilkan dalam video tersebut.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan program keuangan negara. Kementerian Keuangan mengimbau agar setiap warga hanya merujuk pada platform resmi yang dimiliki institusi tersebut sebagai sumber informasi yang sah dan terpercaya.

Sementara itu, bagi masyarakat yang menemukan indikasi penyebaran informasi palsu seputar keuangan negara, Kementerian Keuangan menyediakan saluran pelaporan melalui Contact Center Kemenkeu PRIME. Laporan dapat disampaikan melalui layanan telepon di nomor 134 atau melalui WhatsApp di 0813-1000-4134, yang beroperasi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga mengajak seluruh masyarakat untuk membiasakan diri memeriksa ulang setiap informasi yang diterima sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada pihak lain. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai penyebaran hoaks yang dapat merugikan banyak orang.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk manipulasi informasi digital semakin meningkat, khususnya yang mengatasnamakan pejabat negara atau lembaga pemerintahan. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memberikan edukasi dan memperkuat literasi digital guna melindungi publik dari ancaman penipuan berbasis teknologi.