Mantan Wakil Kepala BGN Bongkar Dugaan Markup Proyek CCTV dan Sidik Jari Rp300 Miliar

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, yang kini berstatus tersangka korupsi, melontarkan tuduhan baru terkait adanya permainan proyek di lingkungan instansinya. Ia menuding pengadaan ribuan unit CCTV dan sistem sidik jari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat dengan praktik tidak wajar, dengan nilai kontrak yang disebut mencapai lebih dari tiga ratus miliar rupiah.

Tudingan ini disampaikan Sony melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Krisna mengungkapkan bahwa kliennya telah menyampaikan sejumlah temuan baru kepada penyidik, yang dinilai krusial untuk mengungkap dugaan korupsi di tubuh BGN.

Dalam keterangannya, Sony secara spesifik menyoroti proyek pengadaan sebanyak lima ribu unit CCTV dan sistem sidik jari yang dipasang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menduga proyek tersebut telah dimanipulasi sejak proses perencanaan hingga penganggaran, sehingga nilainya membengkak hingga lebih dari Rp300 miliar.

“Klien kami menemukan indikasi kuat adanya permainan dalam proyek pengadaan CCTV dan finger print di SPPG. Nilai kontraknya fantastis, mencapai lebih dari tiga ratus miliar rupiah,” ujar Krisna Murti kepada wartawan.

Di sisi lain, Sony juga kembali mengungkapkan 41 nama yang diduga terlibat dalam permintaan titik lokasi SPPG. Nama-nama tersebut, menurut kuasa hukumnya, telah diserahkan kepada penyidik sebagai bagian dari pengembangan kasus. Langkah ini dinilai sebagai upaya Sony untuk membongkar dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik korupsi yang lebih luas di program prioritas pemerintah tersebut.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendalami seluruh keterangan yang disampaikan Sony. Belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN maupun institusi terkait mengenai tuduhan tersebut. Kasus ini terus menjadi sorotan publik, mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis nasional yang menyasar peningkatan gizi masyarakat.