Wamendagri Dorong Percepatan Infrastruktur Daerah Otonom Baru di Papua Tengah dengan Dukungan APBN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Tengah, khususnya di daerah otonom baru (DOB), dengan mengandalkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

Dorongan ini disampaikan Ribka saat melakukan kunjungan kerja dan meninjau langsung kawasan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur setempat. Menurutnya, percepatan pembangunan DOB merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Tujuannya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

“Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” kata Ribka dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua agar berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan telah terbentuk dan berfungsi. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi salah satu fokus utama yang perlu dipercepat.

“Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkapnya.

Ribka menegaskan, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB cukup besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah percepatan pembangunan di DOB. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan infrastruktur pemerintahan, jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan semakin optimal.

“Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua,” tutupnya.