Iran Perluas Zona Kendali Selat Hormuz hingga Perairan Selatan Fujairah UEA

Sebuah badan baru Iran yang bertugas mengawasi Selat Hormuz secara resmi memperluas wilayah kendalinya hingga mencakup perairan di selatan Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Perluasan ini mencakup area yang selama ini menjadi lokasi infrastruktur minyak yang sengaja dirancang untuk menghindari jalur pelayaran strategis tersebut.

Lalu lintas melalui Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, telah berada di bawah kendali penuh Iran sejak pecahnya konflik bersenjata dengan Israel dan Amerika Serikat pada 28 Februari lalu. Sejak saat itu, Iran secara efektif menutup selat tersebut dan mulai menerapkan kebijakan pemungutan tarif bagi setiap kapal yang melintas. Pemerintah Iran menegaskan bahwa semua kapal yang hendak melintasi jalur air tersebut wajib memperoleh izin dari angkatan bersenjata Iran.

Dalam sebuah unggahan di media sosial X pada Rabu (20/5) yang disertai peta, Otoritas Selat Teluk Persia atau Persian Gulf Strait Authority (PGSA) mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan "yurisdiksi pengaturan untuk pengelolaan selat tersebut". Badan tersebut menyatakan bahwa wilayah kendalinya kini mencakup area di antara garis yang membentang dari "Kuh-e Mubarak di Iran ke selatan Fujairah di UEA, hingga garis yang menghubungkan ujung Pulau Qeshm di Iran ke Umm Al-Quwain di UEA".

PGSA menambahkan bahwa setiap "transit melalui area ini untuk tujuan melewati Selat Hormuz memerlukan koordinasi dan izin dari Otoritas Selat Teluk Persia". Pernyataan itu menegaskan bahwa tidak ada kapal yang dapat melintas tanpa persetujuan resmi dari badan tersebut.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Teheran secara resmi meluncurkan PGSA sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan perusahaan pelayaran dalam mengumpulkan biaya pelayaran. Pemerintah Iran juga telah mengeluarkan ancaman akan menyerang kapal mana pun yang nekat melintasi selat tanpa izin mereka.

Di akun media sosialnya yang mulai aktif sejak Senin (18/5), PGSA mendefinisikan dirinya sebagai "badan hukum dan otoritas perwakilan Republik Islam Iran untuk mengelola jalur dan transit melalui Selat Hormuz". Langkah ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya Iran untuk memperketat kendali atas salah satu titik paling strategis di jalur perdagangan energi global.