Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pidato tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Menurut Tamsil, pidato itu bukanlah sekadar paparan teknis tahunan, melainkan sebuah pernyataan tegas mengenai arah ideologis pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat kecil, daerah, serta cita-cita ekonomi Pancasila. “Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Tamsil menilai, di tengah ketidakpastian global yang masih melanda, konsep ekonomi yang dijabarkan Presiden Prabowo menjadi formulasi yang sangat penting. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan model ekonomi yang mampu memberikan ruang bagi inovasi dan kompetisi. Namun, di sisi lain, negara tetap harus berperan sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi. “Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat,” ucapnya. Lebih lanjut, Pimpinan DPD bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyoroti gagasan "Indonesia Incorporated" yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong. Konsep tersebut, menurutnya, merupakan upaya untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat guna membangun ekonomi yang lebih inklusif. Ia menekankan agar kesempatan di sektor ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit. “Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya. Tamsil juga menegaskan bahwa DPD RI memandang Presiden Prabowo memiliki keberpihakan yang jelas untuk memperkuat ekonomi daerah dengan melibatkan UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula. Secara khusus, ia mendorong bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera menindaklanjuti arahan presiden secara konkret dan terukur. Menurutnya, bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi. “Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” lanjutnya.