Prabowo di Persimpangan: Antara Janji Antikorupsi dan Warisan Kasus yang Menggunung

HAKORDIA: Sebenarnya, Pemerintahan Prabowo Berada di Posisi Mana?

Oleh Syafril Sjofyan

Setiap 9 Desember, dunia memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Peringatan ini punya sejarah panjang, dimulai dari adopsi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) di Mérida, Meksiko, pada tanggal yang sama di tahun 2003. Sejak 2004, PBB menetapkannya sebagai momen global. Intinya sih, untuk bangun kesadaran bersama tentang betapa bahayanya korupsi. Bahaya itu nyata: dari menggerogoti ekonomi, memperlebar ketimpangan, sampai merusak layanan publik yang seharusnya menjadi hak warga.

Nah, di Indonesia, momen ini kita kenal sebagai HAKORDIA. Tujuannya kurang lebih sama: membuka mata masyarakat tentang kerugian negara akibat korupsi dan mendorong partisipasi aktif untuk melawannya. Tahun ini, peringatannya diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung KPK. Tema yang diusung pun terang-terangan dan keras: “Tangkap Adili Jokowi sekeluarga”. Bagi banyak orang, tema ini dianggap tepat. Mengapa?

Jawabannya, menurut sejumlah pengamat, terletak pada tumpukan laporan yang seolah tenggelam. Ambil contoh laporan dugaan korupsi yang melibatkan putra-putri Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, yang dilaporkan akademisi Ubaidillah Badrun sejak 2021. Atau kasus penggunaan jet pribadi untuk keperluan keluarga. Belum lagi laporan organisasi seperti OCCRP yang menempatkan Jokowi di peringkat kedua dunia terkait dugaan korupsi. Semua seakan menguap, tanpa penyelidikan yang berarti dari KPK.

Di sisi lain, era Jokowi juga diwarnai lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, kini kita seperti kebanjiran kasus korupsi bernilai fantastis ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Skandal Pertamina, kuota haji, judi online, pengadaan laptop Chromebook, semuanya bermunculan. Yang menarik, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas hingga kini belum tersentuh status tersangka untuk kasus haji. Begitu pula Budi Arie Setiadi terkait judi online.

Tak hanya di pusat, kasus di daerah juga terasa mandek. Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kadis PUPR Sumut yang dekat dengan menantu Jokowi, Bobby Nasution, sudah ditahan. Namun, Bobby sendiri belum pernah dipanggil untuk dimintai keterangan. Belum lagi urusan oligarki yang rumit, seperti kasus pagar laut 30 km di Banten atau sertifikat tanah di atas laut untuk proyek PIK 2, yang seolah hilang begitu saja dari pemberitaan.

Yang terbaru dan paling viral tentu saja proyek Kereta Cepat Whoosh. Isu mark-up dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi mencuat kuat. Hasil kajian dan survei FTA setahun pemerintahan Prabowo menunjukkan data yang mencengangkan: 98,2% responden mendesak Prabowo segera memerintahkan Kejaksaan dan KPK menuntaskan kasus ini. Beberapa tokoh nasional sudah melapor. Kini, bola sepenuhnya ada di tangan Prabowo. KPK yang kini berada di bawah presiden menjadi batu ujian nyata: di manakah sebenarnya posisi Prabowo?

Prabowo pernah berjanji mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi janji itu belum jadi kenyataan. Malah, ada kesan dia membela ‘hopeng’-nya dan menyalahkan masyarakat yang dianggap ‘tidak mengkuyo-kuyo’ Jokowi. Harusnya, keseriusan memberantas korupsi tanpa pandang bulu yang ditunjukkan. Faktanya, banyak petinggi hukum di kepolisian dan KPK saat ini masih merupakan loyalis era sebelumnya. Ini yang diduga membuat banyak kasus mandek. Padahal, tuntutan masyarakat untuk mengganti Kapolri sudah begitu kencang.

Sebenarnya, momen HAKORDIA kemarin bisa jadi titik awal. Prabowo punya opsi untuk berinisiatif merevisi sejumlah aturan lewat Perppu seperti UU Perampasan Aset, revisi UU Minerba, UU KPK, atau UU Cipta Kerja. Survei FTA lain menunjukkan 96% responden mendukung langkah ini. Semua kini berpulang pada pilihannya. Mau di mana dia berdiri?

Sementara pertanyaan itu menggantung, teriakan dari jalanan terus terdengar: “Adili Jokowi, Makzulkan Gibran”. Selamat HAKORDIA.

Bandung, 9 Desember 2025
Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78, Sekjen APP-Bangsa, Wasekjen FTA