Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Jember yang secara aktif melakukan pengecekan langsung di lapangan terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau miskin ekstrem. Langkah pemutakhiran data ini dinilai krusial untuk memastikan setiap bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Penghargaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Jember Muhammad Fawait beserta jajarannya di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis, 7 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memvalidasi data penerima manfaat.
“Kita berterima kasih kalau kemudian pemerintah daerah melakukan ground check seperti ini. Kan ini semua untuk warga, rakyat kita,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima pada hari yang sama.
Verifikasi dan validasi data yang dilakukan Pemkab Jember bertujuan untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan program Perhutanan Sosial Tahun 2026. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memperoleh informasi akurat mengenai data desil 1, baik bagi penerima maupun nonpenerima bantuan sosial.
Sementara itu, Agus Jabo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar angka kemiskinan ekstrem pada tahun ini mencapai nol persen. Untuk mewujudkan target tersebut, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Di sisi lain, Kementerian Sosial telah mengarahkan seluruh program kerja pada upaya graduasi, yaitu proses pengentasan agar masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. “Pak Menteri sudah menekankan, apapun yang ada di Kemensos ini, strateginya cuma satu, graduasi pengentasan kemiskinan. Mau Direktorat Linjamsos, Rehsos, Dayasos, goal-nya harus graduasi, pengentasan. Jadi kita sedang ke sana semua,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi data masih terus berlangsung. Analisis data ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Jember. Sebelum terjun ke lapangan, mereka terlebih dahulu mendapatkan pembekalan dari Badan Pusat Statistik dan Pendamping Program Keluarga Harapan.
“Semua ASN kami, sebanyak 21 ribu sekian, kami wajibkan, tidak terkecuali. Termasuk Pak Sekda (Pj Sekda Jember Akhmad Helmi Luqman) juga saya suruh turun,” kata Fawait.
Artikel Terkait
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur Tewaskan 16 Orang, Presiden Janjikan Pembenahan Sistem Perkeretaapian
Meta Luncurkan Fitur Pesan Langsung Threads untuk Versi Web
Polisi Bongkar Sindikat Joki SNBT-UTBK, Tiga Dokter Jadi Tersangka
Saksi Ungkap Pengasuh Ponpes di Pati Diduga Lecehkan Santriwati hingga Hamil dan Aborsi