Mendagri Tito Karnavian Desak Kepala Daerah Hentikan Cara Konvensional Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah daerah diminta untuk tidak lagi bekerja dengan cara-cara konvensional dalam menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara tegas mendorong setiap kepala daerah untuk menghadirkan terobosan dan inovasi yang lebih konkret guna menyelesaikan dua isu strategis nasional tersebut.

Dalam sambutannya pada acara Apresiasi Pemda Berprestasi 2026 Regional Kalimantan di Balikpapan, Tito menekankan bahwa pengendalian inflasi merupakan fondasi utama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, stabilitas harga barang dan jasa menjadi prasyarat bagi terciptanya ketenangan masyarakat dan daya beli yang terjaga. “Inflasi yang terjaga dan baik artinya harga barang dan jasa stabil, masyarakat tenang. Alhamdulillah sekarang di angka 2,42 persen, itu one of the best,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri yang akrab disapa Tito itu juga menyoroti bahwa persoalan pengangguran dan kemiskinan merupakan keluhan utama yang paling sering muncul di tengah masyarakat. Ia merujuk pada hasil survei yang menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen warga menginginkan ketersediaan lapangan kerja. “Ada survei menyatakan bahwa apa yang menjadi persoalan masyarakat adalah cost of living. Kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain,” ungkapnya.

Pemerintah pusat, lanjut Tito, tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Pendekatan yang kini dihadirkan lebih progresif, yaitu dengan memberikan insentif dan memperkuat sistem evaluasi kinerja daerah. Dalam kerangka ini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memiliki peran sentral untuk merumuskan kebijakan berbasis data, mengevaluasi kinerja daerah, serta memberikan rekomendasi yang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing wilayah.

Tito juga menegaskan pentingnya objektivitas dalam setiap proses penilaian. Ia mengingatkan agar pemberian insentif fiskal tidak dimanipulasi karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap program pemerintah. “Saya meyakini bahwa yang tampil tadi sama sekali saya tidak intervensi. Saya instruksikan sampaikan insentif fiskal secara objektif. Sekali ini dimain-mainkan, akan kehilangan trust kepada program seperti ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap kegiatan apresiasi ini tidak berhenti pada seremoni belaka. Lebih dari itu, ajang tersebut harus menjadi momentum bagi daerah untuk terus berbenah, memperkuat perencanaan, dan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata. “Apresiasi ini harus menjadi atensi untuk berprestasi, menciptakan iklim kompetitif dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penurunan tingkat pengangguran, hingga peningkatan creative financing,” pungkasnya.