Wamendagri: Kunci Atasi Perubahan Iklim Ada pada Eksekusi Daerah, Bukan Regulasi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kunci utama dalam menghadapi perubahan iklim saat ini bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi atau komitmen kebijakan, melainkan pada penguatan aspek implementasi, tata kelola, dan eksekusi di tingkat daerah. Menurutnya, tantangan terberat justru berada pada bagaimana kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

“Jadi eksekusi-eksekusi ini tantangan berat kita, dan pemerintah daerah itu kuncinya,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam acara Dialog Kebijakan Nasional dan Lokakarya Social Inclusion and Resilience in Asia (SIRA) yang digelar di Jakarta.

Bima menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki berbagai kerangka kebijakan, regulasi, serta komitmen internasional yang kuat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission. Namun demikian, berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu diterjemahkan secara efektif hingga ke level implementasi di daerah. Meskipun berbagai indikator dan indeks pembangunan menunjukkan tren positif, masih terdapat kesenjangan antara capaian data dan kondisi nyata di lapangan.

Persoalan utama, menurut dia, terletak pada lemahnya integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta belum kuatnya perhatian terhadap kelompok rentan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. “Jadi urgensi sering berhenti hanya pada tataran pelatihan, dokumen-dokumen, atau sebenarnya formalitas di anggaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa perspektif gender, inklusivitas, dan disabilitas tidak boleh dipandang sebagai program tambahan semata. Perspektif tersebut harus menjadi bagian dari cara pemerintah menyusun kebijakan dan memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses serta manfaat pembangunan secara setara. “Ini adalah soal siapa yang mendapatkan akses, siapa saja yang terlibat, siapa yang kemudian menikmati manfaat. Ini adalah cara pikir untuk mengeluarkan kebijakan dan pendapatan,” kata Bima.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bima juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem tata kelola di daerah. Menurutnya, sejumlah daerah telah menunjukkan praktik baik melalui pendekatan yang terintegrasi, berbasis komunitas, hingga penguatan kelembagaan yang melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan Yogyakarta yang dinilainya memiliki penguatan kelembagaan dan integrasi perencanaan yang kuat, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada level perangkat daerah.

Di sisi lain, Semarang disebut memiliki pendekatan berbasis komunitas, sementara Surabaya dinilai berhasil membangun layanan sosial yang terintegrasi. Bima juga menyinggung praktik baik di Makassar yang mengangkat pendekatan berbasis komunitas di tingkat lorong atau lingkungan sebagai ruang penguatan isu sosial dan lingkungan. “Jadi intinya setiap daerah punya kekuatan berbeda-beda, dan itu menjadi inspirasi lokal, yang bisa diduplikasi dan bisa dipelajari. Jadi poin utamanya adalah yang penting itu bukan programnya, tetapi sistemnya,” tuturnya.

Bima berharap pemerintah daerah dapat terus memperkuat kapasitas kelembagaan, integrasi data, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat secara bermakna. Upaya tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim global.