Kementerian PKP Naikkan Alokasi Bedah Rumah di Jakarta Jadi 10.000 Unit pada 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memutuskan untuk meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah di Provinsi DKI Jakarta menjadi 10.000 unit pada tahun 2026, sebuah lonjakan signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 158 unit.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa hingga 12 Juni 2026, sebanyak 5.659 unit rumah telah mulai dikerjakan melalui program tersebut di Jakarta. Progres pengerjaan tersebar di enam wilayah, dengan Kepulauan Seribu mencatatkan 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.

“BSPS ini merupakan program Presiden Prabowo untuk memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Di DKI Jakarta, alokasinya meningkat signifikan, dari 158 unit tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini,” ujar Maruarar dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Maruarar telah meninjau langsung rumah dua calon penerima bantuan yang merupakan kakak beradik, yakni Ahyani (71) dan Ariasih (67). Ahyani tinggal bersama satu orang anak dan empat cucunya, sementara Ariasih menghuni rumah bersama empat anaknya, termasuk satu anak penyandang disabilitas.

“Kondisi rumah yang ditempati keduanya tergolong memprihatinkan. Struktur kolom dan ring balok telah rapuh, rangka atap mengalami kerusakan, minim pencahayaan dan sirkulasi udara, serta sebagian material bangunan sudah tidak layak. Bahkan, salah satu rumah masih menggunakan lantai tanah, dinding kayu yang lapuk, dan penutup atap berbahan asbes yang berisiko membahayakan penghuni,” katanya.

Dalam proses renovasi nantinya, rumah akan didesain ulang agar memiliki pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik, salah satunya melalui penambahan atap transparan. Pengerjaan renovasi dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026.

Di sisi lain, Maruarar mengakui bahwa tantangan terbesar pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan aspek legalitas lahan. “Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan,” katanya.

Pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran untuk mempercepat kebijakan bedah rumah. Hasil efisiensi tersebut, menurut Maruarar, dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material bangunan bagi masyarakat penerima bantuan.

“Hasil efisiensi ini silakan dirundingkan bersama agar dapat dibelikan kembali bahan bangunan untuk masyarakat. Saya juga titip pesan, tidak boleh ada pungutan liar. Tolong masyarakat ikut mengawasi, apabila ada pungli segera laporkan dan dokumentasikan,” tegasnya.