RW Kumuh di Jakarta Turun 52,58 Persen dalam Sembilan Tahun, Jadi 211 RW pada 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kumuh dalam beberapa tahun terakhir. Dari sebanyak 445 RW kumuh pada 2017, angkanya kini menyusut menjadi 211 RW pada 2026, atau berkurang sekitar 52,58 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, termasuk kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). “Secara garis besar, prinsipnya, dari 445 RW kumuh di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Meski demikian, Pramono menegaskan tidak seluruh capaian itu diklaim sebagai hasil kerja pemerintahannya. Ia menyebut berbagai faktor turut memengaruhi, termasuk dinamika pertumbuhan penduduk dan kompleksitas persoalan di lapangan.

“Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan. Tetapi, dengan kondisi penduduk yang terus bertambah dan persoalan yang semakin kompleks, penurunan ini patut disyukuri,” katanya.

Pramono juga meminta agar pendataan terus diperdalam, termasuk terhadap wilayah yang sebelumnya dianggap tidak lagi kumuh. Data tersebut, kata dia, akan menjadi dasar dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat Jakarta.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pendataan RW kumuh dilakukan dengan pendekatan baru berbasis teknologi. Selain survei lapangan, BPS juga menggunakan citra satelit untuk meningkatkan akurasi data.

“Jadi kami menggunakan dua pendekatan, pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit. Dengan demikian hasilnya lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi,” kata Widy.

BPS mencatat, dari total 2.749 RW di DKI Jakarta, sebanyak 211 RW teridentifikasi sebagai wilayah kumuh berdasarkan hasil pendataan tahun 2025 yang difinalisasi pada 2026. Ke depan, BPS bersama Pemprov DKI akan melanjutkan verifikasi terhadap 1.904 RW menggunakan teknologi citra satelit untuk memastikan kondisi terkini di lapangan.

Tak hanya itu, kerja sama juga akan diperluas untuk pendataan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. BPS juga menyiapkan dashboard data yang dapat digunakan Pemprov untuk memantau kondisi sosial ekonomi secara lebih komprehensif. “Kami juga tadi sudah akan melakukan kerja sama untuk melakukan pendataan terkait ruang terbuka hijau. Nah, ini tentunya teknologi citra satelit akan kami gunakan untuk hal ini,” imbuhnya.