AS dan Negara Teluk Rancang Resolusi Baru DK PBB untuk Kecam Iran soal Blokade Selat Hormuz

Amerika Serikat bersama negara-negara Arab Teluk tengah merancang draf resolusi baru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus mengecam Iran atas tindakan memblokade Selat Hormuz. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, mengungkapkan hal tersebut pada Senin (4/5) waktu setempat, menandai langkah diplomatik terbaru Washington dalam merespons ketegangan di jalur perairan strategis itu.

Waltz menjelaskan bahwa negosiasi mengenai draf resolusi tersebut akan berlangsung pada pekan ini. Langkah ini diambil setelah dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia dan China, memveto resolusi serupa pada bulan lalu. Dengan adanya rancangan baru ini, Washington berharap dapat membangkitkan kembali upaya internasional untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur vital perdagangan energi global.

Menurut informasi yang dihimpun, resolusi tersebut direncanakan memuat sejumlah tuntutan tegas terhadap Iran. Di antaranya, menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang, tidak lagi memungut tarif bea masuk pada pelayaran yang melintasi selat tersebut, serta berhenti menempatkan ranjau laut di perairan internasional itu. Iran juga akan diminta untuk mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau yang telah dipasang sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab.

Waltz menyebut rancangan resolusi ini sebagai “upaya yang lebih sempit” dibandingkan dengan resolusi sebelumnya yang gagal disahkan. Ia menambahkan bahwa momentum penyusunan draf ini muncul di tengah berlakunya gencatan senjata dengan Iran.

“Ini jauh lebih fokus pada soal ranjau di jalur air internasional tersebut dan pada pengenaan bea masuk, yang mempengaruhi semua ekonomi dunia, khususnya di Asia,” ujar Dubes AS untuk PBB tersebut dalam pernyataannya.

Sementara itu, di jalur operasional, militer Amerika Serikat sebelumnya mengaku telah menembaki pasukan Iran dan menenggelamkan enam kapal kecil yang dinilai menargetkan kapal-kapal sipil. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi Washington untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Di bawah perlindungan militer, dua kapal dagang berbendera Amerika Serikat dilaporkan berhasil melintasi jalur tersebut tanpa insiden berarti.