321 Pemda Nol Langkah Kendalikan Inflasi, Kemendagri: Jangan Hanya Hadir di Rapat

Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, lagi-lagi menyoroti kepala daerah yang ogah-ogahan urus inflasi. Hasil monitoring dan evaluasi periode 20-27 April 2026 menunjukkan, ada 321 pemda yang belum melakukan satu pun langkah pengendalian. Nol besar.

Angka itu diungkap Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, hari ini. Acaranya digelar hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

"Jadi, dia hanya bersifat menunggu, menanti nasib bagus. Hanya hadir pada rapat inflasi, tidak ada action-nya," tegas Tomsi dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Nah, enam langkah yang dimaksud sebenarnya sudah jelas. Ada operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor biar nggak ada yang nakal nahan barang, lalu kerja sama dengan daerah penghasil komoditas. Selain itu, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD buat distribusi komoditas.

Di sisi lain, cuma 12 daerah yang benar-benar menjalankan keenam langkah itu secara lengkap. Mereka adalah Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.

"Tentunya kami berharap mereka-mereka bisa menjadi lebih baik dengan melakukan upaya-upaya konkret," ujar Tomsi.

Menurutnya, Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) rutin mendata upaya pengendalian inflasi tiap minggu. Data ini dikumpulkan dari inspektorat kabupaten/kota yang langsung ngecek di lapangan.

Soal kenapa ini penting? Ya jelas, karena menyangkut harga bahan pangan. Tomsi menegaskan, salah satu tugas pemerintah adalah menghadirkan kesejahteraan buat rakyat. Termasuk memastikan harga pangan tetap terjangkau.

"Sekali lagi, kalau tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus kalau merasa berbuat tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan," ucapnya.

Lebih lanjut, Tomsi memerintahkan Itjen Kemendagri untuk menyurati kepala daerah yang belum bergerak. Surat teguran, mungkin? Intinya, mereka harus segera bertindak.

"Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali," tutupnya.

Forum itu sendiri dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, dan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono. Secara daring, turut hadir perwakilan dari kementerian lain, jajaran pemda, dan Forkopimda.