Pemerintah: Keamanan Pangan Kunci Stabilitas Ekonomi, Kerugian Akibat Keracunan Capai Rp30 Triliun per Tahun

Jakarta Pemerintah Indonesia, lewat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, kembali menegaskan komitmennya. Kali ini soal keamanan pangan. Katanya, regulasi yang ketat itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal stabilitas ekonomi nasional. Bayangkan, kerugian akibat kasus keracunan saja bisa mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Pernyataan ini muncul dalam Forum Food Summit 2026, yang digelar di Jakarta, Senin (27/4). Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Nani Hendiarti, jadi salah satu pembicara utama. Ia memaparkan sesuatu yang menarik: standar keamanan pangan ternyata punya hubungan langsung dengan program strategis nasional. Salah satunya, inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Keamanan pangan dari sisi regulasi menjadi krusial," kata Nani. Ia menambahkan, program prioritas Presiden yang dikoordinasikan Menko Pangan itu sangat bergantung pada aspek ini. Tanpa pengawasan yang ketat, program sebesar itu bisa goyah.

Nah, pemerintah sendiri saat ini memfokuskan strategi pada tiga hal. Pertama, pencegahan konsumsi. Maksudnya, memastikan komoditas yang nggak layak makan nggak beredar di pasar. Kedua, pengawasan terpadu. Ini soal memperkuat sinergi antar-instansi. Ketiga, mitigasi krisis. Mereka menyiapkan protokol cepat kalau ada Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan.

Menurut Nani, kerawanan pangan itu ancaman serius. Bukan cuma buat perut, tapi juga buat produktivitas negara. Di level global, dampak ekonomi dari insiden keracunan pangan diperkirakan tembus USD 110 miliar. Angka itu sudah termasuk biaya perawatan medis dan hilangnya jam kerja produktif.

Di dalam negeri, tantangannya juga nggak main-main. Estimasi kerugian ekonomi berkisar antara Rp 20 triliun sampai Rp 30 triliun. Angka ini, kata Nani, mencerminkan beban biaya akibat standar keamanan yang belum optimal. Lumayan besar, kan?

Lebih jauh, ia menyoroti dampak operasional pada program Makan Bergizi Gratis. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sempat dihentikan sementara. Alasannya, kendala teknis soal keamanan pangan. Dampaknya langsung terasa: manfaat ekonomi dan gizi yang seharusnya diterima masyarakat jadi hilang.

Di sisi lain, pemerintah optimistis. Dengan standarisasi yang lebih ketat, mereka yakin bisa menciptakan ekosistem pangan yang lebih baik. Bukan cuma terjangkau dan tersedia, tapi juga aman. Buat semua lapisan konsumen di Indonesia.

Editor: Redaktur TVRINews