Pantau - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, ngomongin soal budaya. Bukan cuma seremoni, tapi dia dorong sektor budaya ambil peran aktif dalam pembangunan nasional. Tapi, katanya, semua harus pakai data biar kebijakannya tepat sasaran dan bisa bertahan lama.
Menurut dia, partisipasi masyarakat dan para pelaku budaya itu krusial. Tanpa mereka, penguatan basis budaya nasional bakal terasa hambar. “Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku budaya dalam proses pembangunan sangat penting,” ujarnya.
Lestari juga nambahin, data kebudayaan yang akurat jadi fondasi utama. “Data itu penting banget sebagai dasar penerapan kebijakan yang tepat di masa datang,” ungkapnya dengan nada serius.
Nah, sejak 2025, Kementerian Kebudayaan udah mulai kerja sama dengan Badan Pusat Statistik. Fokusnya? Pengembangan data kebudayaan. Mulai dari penyediaan, pemanfaatan, sampai pengembangan statistiknya. Di sisi lain, penguatan data ini dianggap sejalan dengan upaya ngelola aset budaya nasional yang makin baik.
Bicara soal angka, sampai 2026, jumlah cagar budaya nasional udah mencapai 313 situs. Dari jumlah itu, 85 di antaranya masuk kategori cagar budaya tingkat nasional. Sementara itu, warisan budaya tak benda yang mungkin nggak kelihatan tapi punya nilai besar sudah tercatat 2.727 entitas. Cukup banyak, ya?
Tapi Lestari ngingetin, data akurat aja nggak cukup. Partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya tetap nomor satu. “Upaya pelestarian perlu disertai pemanfaatan,” tegasnya. Maksudnya, biar budaya nggak cuma disimpen, tapi juga bisa ngasih nilai ekonomi buat masyarakat.
Digitalisasi warisan budaya juga jadi salah satu langkah konkret yang didorong. Ini bagian dari membangun ekosistem data kebudayaan yang lebih solid. Harapannya, dengan data yang kuat, kebijakan pembangunan berkelanjutan bisa didukung maksimal. Dan pada akhirnya, kebijakan berbasis data itu diyakini bakal ngasih dampak nyata bukan cuma di atas kertas, tapi buat masyarakat luas.
Artikel Terkait
SKK Migas Setujui POD Lapangan Ronggolawe, Target Produksi 5.126 BOPD pada 2029
Presiden Prabowo Koreksi Kepemimpinan BGN Usai Deretan Skandal Program Makan Bergizi Gratis
Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Triwulan I 2026 Tembus 8 Persen, Didorong Belanja Pemerintah yang Melonjak 20 Persen
Ketua Ombudsman Hery Susanto Resmi Ditahan Kejagung Tersangka Suap Nikel Rp4,8 Miliar