Jatim Raih Penghargaan Nasional atas Program Koperasi Desa Merah Putih

Jawa Timur baru saja pulang dari Jakarta dengan membawa piala bergengsi. Dalam ajang National Governance Awards 2026, provinsi ini dinobatkan sebagai Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Acaranya sendiri berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta suasana pasti cukup formal dan meriah.

Penghargaan ini sebenarnya bukan sekadar pajangan di lemari. Ini bentuk pengakuan dari pemerintah pusat bahwa upaya Pemprov Jatim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dianggap berhasil. Terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan itu kata kuncinya.

Menurut penilaian pusat, Jatim dinilai sukses dalam beberapa hal. Mulai dari penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, hingga membangun ekosistem ekonomi desa yang tidak eksklusif. Semua dinilai berjalan beriringan.

Gubernur Khofifah, saat menerima penghargaan, tidak lupa menyampaikan rasa syukurnya. Ia menekankan bahwa ini semua adalah hasil kerja kolektif. Bukan kerja satu orang, tapi banyak pihak.

"Kami bekerja bukan bertujuan memperoleh penghargaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026). "Tapi kami bahagia dan bersyukur bahwa kinerja yang dilakukan di Provinsi Jatim telah di-capture dan mendapatkan apresiasi."

Ia lalu menjelaskan lebih detail. Pengembangan KDKMP ini, kata dia, tidak berjalan sendiri. Program ini diintegrasikan dengan prioritas daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD Provinsi Jatim 2025-2029. Fokus utamanya? Penguatan koperasi di sektor riil.

Nah, bicara soal implementasi, Pemprov Jatim ternyata sudah mengalokasikan anggaran khusus. Tahun 2025 lalu, mereka menerbitkan akta badan hukum untuk 1.660 KDKMP. Bukan hanya itu. Pelatihan juga digelar untuk 16.167 pengurus dan pendamping koperasi semua ini berkat dukungan dana dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi.

"Ini bentuk konkrit dari kerja kolektif antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota," tegas Khofifah.

Tahun ini, mereka tidak berhenti. Pemprov terus mendorong peningkatan kapasitas. Pelatihan manajerial, penyusunan laporan keuangan, hingga optimalisasi Rapat Anggota Tahunan (RAT) jadi prioritas. Semua demi tata kelola koperasi yang lebih baik.

Bicara angka, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, sudah ada 1.292 gerai usaha KDKMP yang terbentuk. Sektornya macam-macam. Ada gerai sembako, apotek, klinik, logistik, pergudangan, simpan pinjam, dan lain-lain.

"Alhamdulillah," ucap Khofifah, "data dari Simkopdes KDKMP mencatat gerai sembako sebanyak 711, klinik desa 42, apotek desa 52, logistik 76, simpan pinjam 154, dan 257 gerai usaha lainnya."

Semua angka ini, katanya, terus bertambah. Sistem informasi manajemen koperasi desa mencatat peningkatan di berbagai layanan dari sembako, kesehatan, hingga distribusi logistik.

Khofifah optimis. Kehadiran KDKMP ini, menurutnya, bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dari desa. Sekaligus, mempersempit kesenjangan antara desa dan kota. Sekarang, program ini sudah menjangkau 8.494 titik. Artinya, 100% desa dan kelurahan di Jatim sudah tersentuh.

Ia juga menegaskan, KDKMP bukan pesaing. Justru sebaliknya. Koperasi ini berperan sebagai mitra strategis bagi UMKM. Masyarakat jadi lebih mudah mengakses kebutuhan pokok, seperti pupuk dan LPG. Bahkan, beberapa KDKMP sudah berfungsi sebagai agen distribusi LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi. Semua tetap bersinergi dengan pelaku usaha dan distributor yang sudah ada di desa.

"Jangan saling mematikan," pesannya tegas. "Justru KDKMP harus saling menguatkan."

Ke depan, Pemprov Jatim berencana terus memperkuat kelembagaan koperasi. Targetnya? Menjadikan koperasi sebagai institusi ekonomi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing. Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro di desa juga akan diperluas.

Di sisi lain, Khofifah juga menyoroti soal hilirisasi. Menurutnya, ini strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah, terutama di sektor-sektor unggulan daerah. Jatim, dengan kontribusi besarnya di sektor industri pengolahan, punya potensi besar untuk ini baik di pertanian, hortikultura, maupun peternakan.

"Kita ingin melakukan hilirisasi pada sektor agro, hortikultura, sampai peternakan," jelasnya. "Apa yang bisa memberikan nilai tambah lebih kepada masyarakat akan kita tingkatkan."

"Hilirisasi menjadi ikhtiar dan bagian penting bagi meningkatkan economic growth di Jawa Timur," tambahnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Ini juga untuk mendorong iklim kompetitif yang sehat antar daerah.

"Penghargaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kepala daerah untuk terus berinovasi," ujar Tito.

Selain Jatim, ada empat daerah lain yang juga kebagian penghargaan. Kota Surabaya dapat kategori Excellent City in Integrated Connectivity & Strategic Infrastructure Transformation. Kota Malang menyabet Excellent City in Advance Academic Achievement. Kabupaten Lamongan dinobatkan sebagai Top Regency in Agro-Maritime Food Hub. Dan Kabupaten Situbondo sebagai Top Regency in Public Health Center Service.

National Governance Awards 2026 sendiri, secara umum, adalah bentuk apresiasi untuk pemerintah daerah yang berhasil menghadirkan inovasi, tata kelola yang baik, dan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jatim, sekali lagi, membuktikan diri.