Politik dan Agama Kembali Beririsan: Trump vs Paus di Tengah Konflik Iran

Dulu, perang nggak cuma soal rebutan tanah atau tahta. Ada kalanya, peperangan dijalankan atas nama Tuhan. Para raja percaya mereka membawa mandat dari langit. Di banyak peradaban, kekuasaan politik dan urusan iman itu seperti saudara kembar sulit dipisahkan.

Tapi zaman berubah. Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa jadi pelajaran pahit. Agama yang dipolitisasi bikin konflik makin kusut, susah dicari ujungnya. Dari situ, pemikiran macam John Locke dan gelombang Revolusi Prancis mulai mendorong lahirnya tatanan baru. Negara urus politik, agama kembali ke ranah moral dan spiritual. Setidaknya, itu teorinya.

Namun begitu, batas itu nggak pernah bener-bener jelas. Sampai sekarang pun masih begitu.

Trump vs. Paus

Lihat saja polemik terbaru soal konflik Iran. Donald Trump, dengan gaya khasnya, mengkritik Paus Leo XIV. Paus waktu itu menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan meredakan eskalasi. Di sisi lain, Paus Leo dengan tegas bilang perang itu “kegilaan”. Katanya, nggak ada kekerasan yang bisa dibenarkan atas nama Tuhan.

Sebenarnya, akar masalah antara AS, Israel, dan Iran tetaplah geopolitik. Tapi yang menarik, narasi yang berkembang justru sering membawa-bawa agama. Simbol, bahasa, bahkan tafsir keagamaan dipakai lagi untuk memberi legitimasi. Semua sisi kayaknya melakukan hal yang sama.

Di Israel, situasi perang bikin sebagian anak muda mulai mendekat lagi ke agama. Banyak yang merasa, di tengah ancaman, hanya keyakinan yang bisa memberi rasa aman. Menurut laporan Bloomberg (2026), fenomena ini nggak selalu berarti mereka jadi religius secara formal. Tapi yang jelas, keterikatan pada iman dan tradisi makin terasa.

Agama sebagai Penguat

Sebagian besar studi bilang, perang modern itu biasanya berakar dari politik, etnis, atau sengketa wilayah. Agama? Lebih sering jadi faktor pendukung, bukan penyebab utama. Tapi jangan salah, perannya besar dalam memobilisasi massa dan mempercepat eskalasi konflik (Basedau, Pfeiffer, & Vüllers, 2016).

Nah, begitu agama udah masuk, sifat konfliknya berubah. Menurut Toft (2007) dan Atran & Ginges (2012), konflik yang punya dimensi keagamaan cenderung lebih panjang umurnya. Lebih susah diselesaikan juga. Soalnya, ini menyangkut nilai-nilai yang dianggap sakral dan nggak bisa ditawar-tawar.

Di AS, dinamika ini mulai kelihatan jelas. Trump nggak cuma pakai bahasa politik, tapi juga bahasa spiritual. Dia suka menampilkan dirinya dengan simbol-simbol mesianik. Pemerintahannya juga sering membingkai kebijakan militer dengan narasi religius. Pendekatan ini makin kuat karena didukung kelompok evangelikal yang melihat konflik sebagai bagian dari keyakinan mereka (Reuters, 2026).

Jadi, agama di sini fungsinya sebagai penguat. Ia bikin loyalitas makin solid, memperdalam dukungan publik. Penjelasan rasional sih tetap ada, tapi kadang bukan itu yang paling menentukan sikap orang.

Batas Tak Tegas

Sekularisasi dulu dirancang untuk mencegah situasi kayak gini. Idenya, jarak antara iman dan kekuasaan dijaga supaya konflik nggak berubah jadi perang suci yang absolut. Tapi praktiknya, hubungan keduanya nggak pernah benar-benar putus. Paling-paling cuma renggang.

Di banyak negara sekarang, agama memang nggak lagi mengatur pemerintahan secara langsung. Tapi ia tetap ada di sekelilingnya, berbisik di telinga para penguasa. Agama mungkin udah jarang memulai perang. Tapi begitu ia dipanggil untuk membenarkan sebuah konflik, perang itu jadi jauh lebih sulit untuk diakhiri. Ironis, ya?