KP2MI dan Pemprov Sulut Teken MoU Penguatan Perlindungan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir

Jumat lalu, 24 April, ada momen penting di kantor KP2MI Jakarta. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi meneken nota kesepahaman. Isinya? Soal penguatan dari hulu ke hilir. Mulai dari bikin SDM lebih berkualitas sampai urusan perlindungan pekerja migran.

Salah satu yang jadi sorotan utama adalah bagaimana menekan angka pekerja migran yang jalannya tidak prosedural. Masalah ini memang masih akrab di telinga kita.

Menteri KP2MI, Mukhtarudin, bilang begini:

"Kami tadi sudah menandatangani MOU dan PKS sebagai bentuk kerjasama yang akan kami lakukan antara KP2MI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, baik dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kualitas penempatan, kemudian juga perlindungan dan masuk juga pencegahan non-prosedural."

Ia menambahkan, kerja sama ini adalah langkah nyata. Biar masyarakat tidak gampang terperangkap tawaran kerja ilegal yang sering berseliweran di media sosial.

"Jadi MOU hari ini juga bagian dari penguatan perlindungan kita dalam konteks pencegahan non-prosedural karena banyak masyarakat kita tertipu," katanya.

Nah, untuk memperkuat ini semua, pemerintah tidak jalan sendiri. Mereka libatkan aparat penegak hukum juga. Mukhtarudin menekankan, koordinasi lintas lembaga itu kunci. Tanpa itu, susah rasanya mau menekan praktik ilegal.

"Kami bersama seluruh stakeholder, termasuk dengan Polri khususnya, yang hari ini sudah bekerja secara efektif, sudah membentuk Satgas Perlindungan Pekerja Imigran," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan lewat edukasi publik. Kesadaran masyarakat, menurutnya, harus terus didongkrak. Jangan sampai gampang tergiur iming-iming kerja ke luar negeri yang jalannya tidak resmi.

"Kita juga tahun ini akan launching merencanakan tentang 'Gerakan Nasional Imigran Aman', yaitu semacam informasi gerakan publik bagaimana menjadi imigran yang aman," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, punya pandangan sendiri. Menurut dia, MoU ini jadi solusi. Bukan cuma buat perlindungan, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih aman buat warga.

"Tadi, beberapa waktu lalu, saya bersama dengan kepala dinas terkait di provinsi, juga beserta jajaran KP2MI, kami mendapatkan pencerahan oleh bapak menteri terkait hulu-hilir bagi pekerjaan migran Indonesia, khususnya Sulawesi Utara," jelasnya.

Ia lalu menyebut tantangan yang dihadapi daerahnya.

"Karena tantangan kami saat ini itu tiga sebenarnya. Bahasa, budaya, dan skilling. Ini yang perlu arahan, bimbingan oleh bapak menteri dan semua jajaran yang ada di Jakarta," sambungnya.

Yulius mengaku, dengan adanya kerja sama ini, pihaknya merasa lebih ringan. Ada kejelasan arah kebijakan dan program ke depan yang bakal dijalankan secara global.

"Dan dengan penjelasan bapak menteri tadi, banyak sekali ruang, kesempatan bagi kami di daerah setelah dijelaskan dan program-program global yang akan datang ini. Kami sangat merasa diringankan," ungkapnya.

Ia juga cerita, praktik penempatan non-prosedural masih marak di Sulawesi Utara. Modusnya? Lewat ajakan kerja di media sosial dan aplikasi pesan. Ini jadi tantangan tersendiri, karena kalau sudah ada pekerja yang bermasalah di luar negeri, proses penanganannya tidak gampang.

"Banyak yang ilegal, non-prosedural. Masyarakat kami melalui media sosial, melalui WhatsApp, diajak bekerja tanpa melalui kami (pemerintah). Baru 1-2 bulan mereka sudah bermasalah," tutupnya.

Selain urusan pencegahan, penandatanganan MoU ini juga menyentuh soal penyiapan tenaga kerja. Biar lebih siap, lewat jalur pendidikan SMK dan vokasi. Pemprov Sulut menilai, lulusan SMK sampai perguruan tinggi perlu diperkuat. Soal keterampilan, bahasa, dan pemahaman budaya. Supaya pas kerja di luar negeri, mereka benar-benar siap.